JATINANGOR — Rencana perubahan syarat penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ini dinilai akan memperluas akses bantuan pendidikan bagi keluarga menengah bawah yang selama ini kerap luput dari skema bantuan pemerintah. Saat ini, pendapatan gabungan orang tua mahasiswa harus berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat yang berkisar Rp 2,3 juta per bulan.
"Saya usul agar nanti ketentuannya di bawah Rp 10 juta boleh dapat KIP," tegas Dedi Mulyadi saat mengisi kuliah umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 'Prabu Unpad' Tahun Akademik 2026/2027 di Stadion Jati Padjadjaran.
Usulan Disampaikan Langsung ke Kementerian Pendidikan Tinggi
Usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran dan meringankan beban ekonomi keluarga, terutama di tengah tingginya biaya hidup di kawasan kampus seperti Jatinangor.
Dalam forum tersebut, sejumlah mahasiswa baru menyuarakan keluhan mereka. Mulai dari besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai memberatkan, biaya indekos, hingga beban hidup sehari-hari. Aspirasi ini datang dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa jalur prestasi, anak Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga penyandang disabilitas.
Bantuan Konkret: Bebas UKT 5 Semester dan Modal Usaha Rp 5 Juta
Di luar usulan perubahan syarat KIP Kuliah, Dedi Mulyadi juga memberikan sejumlah bantuan personal secara langsung kepada mahasiswa. Bantuan tersebut meliputi penanggungan biaya kos selama dua tahun, pembebasan UKT hingga lima semester, serta suntikan modal usaha awal sebesar Rp 5 juta bagi mahasiswa yang ingin merintis usaha mandiri.
Gina, mahasiswi disabilitas netra yang diterima di Unpad, menyampaikan harapannya agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap akses pendidikan bagi kelompok disabilitas. Menurutnya, dukungan tersebut penting agar mereka dapat menuntaskan studi hingga perguruan tinggi.
Menanggapi hal itu, KDM meminta para mahasiswa untuk tetap optimistis dan tidak berkecil hati. "Jangan hanya mengejar gelar akademik, tapi perbanyak pengalaman. Jadikan kesulitan itu sahabat agar menjadi pribadi tangguh," ujarnya.
Infrastruktur Jatinangor dan Prospek Dokter Hewan Ikut Dibahas
Forum dialog interaktif itu juga menampung aspirasi terkait infrastruktur publik. Livy, mahasiswi asal Depok, menyoroti kondisi jalan di kawasan Jatinangor yang rusak. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa akses jalan tersebut berstatus jalan nasional, namun Pemprov Jabar siap turun tangan jika mendapatkan izin koordinasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, Keisya, mahasiswi Kedokteran Hewan, menyuarakan pentingnya pelestarian satwa endemik. Menanggapi hal tersebut, KDM menegaskan bahwa prospek profesi dokter hewan sangat terbuka lebar, baik di sektor swasta, BUMN, maupun pemerintahan.
Komitmen ini ditegaskan KDM dengan pernyataan bahwa tidak boleh ada anak bangsa yang gagal menempuh pendidikan tinggi hanya karena terkendala persoalan biaya.
