JAWA BARAT — Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal menyatakan parlemen tidak akan mengendurkan pengawasan terhadap BGN pasca-penetapan tersangka di tubuh lembaga tersebut. "DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa, termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post audit," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Cucun mengatakan, Komisi IX yang menjadi mitra kerja BGN akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai undang-undang. Fokus utama adalah pembahasan alokasi anggaran untuk tahun depan. "Nanti Komisi IX akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKA-KL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri," kata Cucun.
Menurut dia, pengawasan ketat tidak hanya datang dari eksternal. Cucun meminta internal BGN dan pihak terkait lainnya juga aktif mengawal proses penganggaran dan pelaksanaan program. "Tak hanya dari DPR, dia meminta pengawasan yang ketat juga harus dilakukan oleh internal BGN sendiri. Selain itu, pihak-pihak terkait juga ikut mengawasi," tegasnya.
Penetapan tersangka terhadap Dadan Hindayana Cs merupakan pukulan berat bagi kredibilitas BGN. Lembaga yang baru dibentuk untuk mengelola program MBG ini kini harus menghadapi sorotan publik atas dugaan penyimpangan tata kelola. Kejaksaan Agung menjerat ketiganya dengan sangkaan korupsi yang merugikan keuangan negara.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan adanya kasus ini, DPR mendesak agar proses audit menyeluruh segera dilakukan untuk memastikan anggaran yang sudah digelontorkan tidak kembali bocor.
Pembahasan RKA-KL untuk APBN 2027 akan menjadi momen krusial bagi masa depan BGN. Komisi IX dipastikan akan meminta laporan pertanggungjawaban dan hasil audit investigatif atas kasus korupsi yang menjerat mantan pimpinan BGN. "Ini menjadi pelajaran berharga. Pengawasan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang," pungkas Cucun.
Langkah DPR ini sekaligus menjadi sinyal keras bagi seluruh lembaga pemerintah yang mengelola dana publik. Parlemen berkomitmen untuk tidak hanya menjadi mitra kerja, tetapi juga pengawas ketat terhadap eksekusi anggaran negara.