BANDUNG — Kericuhan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat mendorong Komisi V DPRD Jabar turun langsung ke lapangan. Anggota Komisi V, Zaini Sofari, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, pada Selasa (9/6/2026), menyusul gelombang keluhan yang membludak sejak sehari sebelumnya.
Zaini mengungkapkan, sejak Senin (8/6) kemarin, aula kantor Disdik Jabar dipenuhi oleh orang tua siswa yang mengadukan berbagai masalah. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah akun yang belum terverifikasi, data yang tiba-tiba hilang saat proses pendaftaran, hingga kendala sistem yang membuat peserta gagal lolos Sekolah Maung dan harus beralih ke jalur reguler.
"Animo masyarakat dengan berbagai pengaduan yang terkait penerimaan calon murid baru, khusus PPDB, juga ramai. Dari pagi tadi saya melihat terus, sekarang aulanya sudah penuh. Ini membuktikan kalau ternyata ada hal yang harus diselesaikan," kata Zaini.
Salah satu persoalan yang paling disorot adalah penggunaan istilah "Pemetaan Calon Murid Baru" atau PCMB. Menurut Zaini, diksi tersebut membuat banyak orang tua salah kaprah. Mereka mengira tahapan itu hanya pendataan awal, bukan bagian dari proses pendaftaran yang mengikat.
"Seharusnya diksinya jelas saja. Kalau pemetaan, orang awam pasti menganggap hanya dipetakan. Saya juga mendatangi beberapa sekolah, dan sejumlah orang tua menyampaikan hal yang sama. Namanya pemetaan ya dikira hanya dipetakan, diarahkan, atau didata, bukan langsung menjadi pendaftaran," ujarnya.
Padahal dalam praktiknya, PCMB justru menjadi pintu masuk utama seleksi. Akibatnya, banyak peserta yang terlambat memahami konsekuensi tersebut dan akhirnya terkunci sebagai pendaftaran.
Zaini menilai persoalan ini tidak semata-mata karena kurangnya sosialisasi. Menurutnya, akar masalah terletak pada tidak adanya simulasi penggunaan sistem baru sebelum pendaftaran resmi dibuka. Ia mencontohkan Dinas Pendidikan Jawa Timur yang melakukan simulasi selama beberapa hari sehingga orang tua dan murid sudah terbiasa saat pendaftaran dimulai.
"Substansinya, ini bukan hanya soal sosialisasi. Kalau sosialisasi bisa dilakukan lewat banner, media sosial, atau ruang publik. Yang lebih penting adalah simulasi. Ini aplikasi baru, sehingga penggunanya juga baru," tegas Zaini.
Politisi itu juga mengingatkan bahwa gangguan teknis dalam penerimaan siswa baru bukan pertama kali terjadi di Jawa Barat. Hampir setiap tahun, server dan aplikasi selalu bermasalah. Tahun ini, aplikasi baru sempat mati hampir dua hari, sementara tahun lalu dan dua tahun lalu server juga sempat padam.
"Artinya setiap tahun persoalan seperti ini terus berulang. Bedanya sekarang karena aplikasinya juga baru, sehingga muncul banyak fitur yang pada awalnya tidak berjalan dengan baik," lanjutnya.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Komisi V DPRD Jawa Barat berencana memanggil Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta klarifikasi dan langkah perbaikan ke depan.