BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal polemik SPMB 2026 yang memicu kekecewaan orang tua. Ia mengakui bahwa penyelenggara negara belum mampu menyediakan sekolah negeri dan tenaga pengajar yang cukup bagi seluruh calon murid.
"Apabila banyak orang tua yang marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orang tua, melainkan tanggung jawab kami selaku penyelenggara negara," ujar Dedi dalam unggahan video pribadinya, dedimulyadiofficial.
Dedi menjelaskan, saat ini Jawa Barat membutuhkan sekitar 8.500 orang guru dan tenaga kependidikan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Keterbatasan daya tampung inilah yang membuat seleksi menjadi hal yang harus dilalui dan persaingan tidak terhindarkan.
Sebagai solusi nyata, Gubernur mengarahkan siswa yang tidak lolos seleksi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan jaminan biaya pendidikan digratiskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
"Yang terpenting adalah anak-anak tetap mendapatkan pendidikan. Bagi yang tidak tertampung di sekolah negeri, sekolah swasta adalah alternatif yang layak. Dan bagi yang tidak mampu secara ekonomi, kami pastikan pemerintah menanggung biayanya agar tidak ada yang putus sekolah," tegasnya.
Terkait usulan penggunaan kembali sistem Nilai EBTANAS Murni (NEM) sebagai dasar seleksi, Dedi menyatakan setuju. Namun, ia menegaskan hal itu tidak bisa diberlakukan sepihak karena aturan penerimaan siswa diatur secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Kami hanya melaksanakan ketentuan yang ada; jika diberikan kewenangan, saya akan membuat sistem seadil dan semudah mungkin bagi masyarakat," ujarnya.
Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan hak pendidikan setiap warga Jawa Barat tetap terpenuhi, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas pendidikan negeri yang terus diupayakan peningkatannya.