BOGOR — Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilai berjalan baik dan semakin berpihak kepada jemaah. Apresiasi itu disampaikan saat menerima Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji, serta pimpinan DPR RI dan Komisi VIII di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026). Presiden meminta sejumlah aspek layanan, terutama konsumsi dan akomodasi, terus ditingkatkan untuk musim haji 2027.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa Presiden menilai berbagai perbaikan layanan telah memberikan hasil positif bagi jemaah. Salah satu capaian penting adalah percepatan penerbitan visa jemaah yang sudah rampung sekitar akhir pertengahan Ramadan.
"Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan, ini hal yang sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya," ujar Irfan kepada awak media usai pertemuan.
Distribusi kartu Nusuk sejak di Indonesia dinilai memudahkan pengelolaan layanan jemaah di Arab Saudi. Kebijakan ini, menurut Irfan, menjadi salah satu faktor kelancaran musim haji tahun ini.
Irfan menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji. Kolaborasi tersebut memungkinkan berbagai persoalan di lapangan ditangani lebih cepat sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga.
"Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR. Saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini," kata Irfan.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan untuk penyelenggaraan haji 2027. Arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas konsumsi, akomodasi, serta persiapan layanan yang dilakukan lebih dini.
"Bapak Presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait tahun 2027 nanti. Termasuk bagaimana makanan bisa dipersiapkan lebih dini dan hotel-hotel harus lebih baik lagi," jelas Irfan.
Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan penyedia layanan haji. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan dalam jangka panjang.