GARUT — Program pembangunan Sekolah Rakyat yang sempat diumumkan bakal menjadi terobosan pendidikan di Garut harus kandas di tengah jalan. Pemerintah Kabupaten Garut mengakui belum memiliki lokasi yang sah secara hukum untuk mendirikan bangunan sekolah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, mengatakan kepastian lahan menjadi prasyarat mutlak sebelum proyek dimulai. Hingga kini, proses pengadaan tanah belum rampung.
“Konsekuensinya hari ini kita belum memiliki kepastian lokasi Sekolah Rakyat. Padahal itu menjadi syarat utama agar pembangunan bisa dilaksanakan,” ujar Nurdin.
Salah satu hambatan terbesar yang diungkapkan Nurdin adalah belum tercapainya kesepakatan harga antara pemerintah daerah dengan pemilik tanah. Proses komunikasi dan persiapan pembebasan lahan juga dinilai masih lemah.
“Kelemahannya mungkin ada pada kami dan juga dalam proses komunikasi dengan masyarakat. Harga tanah belum mencapai kesepakatan sehingga proses pengadaan lahan tidak dapat dilanjutkan,” ungkapnya.
Pemkab Garut saat ini masih menjajaki sejumlah alternatif, termasuk memanfaatkan tanah negara yang dinilai potensial. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil.
Akibat mandeknya proses pengadaan lahan, anggaran pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp250 miliar tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran ini. Nurdin menegaskan, tanpa tanah, proyek tidak bisa berjalan.
“Pembangunan tidak terjadi karena tanahnya belum tersedia. Akibatnya anggaran yang sudah dialokasikan tidak bisa dimanfaatkan,” kata dia.
Kondisi ini membuat program yang diharapkan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Garut kembali tertunda tanpa kepastian waktu.
Tertundanya pembangunan Sekolah Rakyat berdampak langsung pada puluhan calon peserta didik yang sudah direkrut. Sebanyak 31 siswa jenjang SMP untuk sementara akan diintegrasikan ke Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumedang agar tetap mendapat layanan pendidikan.
Selain itu, sekitar 37 calon peserta lainnya juga diarahkan mengikuti proses integrasi sesuai kebijakan pemerintah. Pemkab Garut telah meminta para camat untuk mendampingi para siswa selama proses tersebut berlangsung.
Meski begitu, Pemkab Garut belum menyerah. Pemerintah daerah masih berupaya agar para siswa nantinya bisa belajar di Garut sambil menunggu persoalan lahan tuntas.
“Kami terus berusaha agar anak-anak ini nantinya bisa belajar di Garut dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, sambil menunggu persoalan lahan dapat diselesaikan dan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tutur Nurdin.
Beberapa fasilitas yang disiapkan antara lain ruang belajar di Balai Latihan Kerja (BLK) dan bangunan lain yang sebelumnya telah dipersiapkan. Namun, kepastian nasib proyek dan anggaran Rp250 miliar masih menggantung hingga ada kejelasan dari pemerintah pusat.