JAWA BARAT — Rencana pembukaan rekening massal itu berbenturan dengan persoalan di daerah. Ribuan guru di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mengancam mogok mengajar mulai Senin (14/9/2026) kalau gaji mereka tak kunjung dibayarkan.
Jurnalis sekaligus pegiat media sosial Ahmad Arif menyoroti perbandingan itu. Lewat akun X pribadinya, ia menilai pemerintah salah menempatkan prioritas.
"Dan di negeri yang sama, pemerintahnya sekali lagi akan menghamburkan uang 11 t untuk program nggak jelas ini," tulis Arif, dikutip Jumat (11/9).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dana program ini bersumber dari APBN. Totalnya sekitar Rp11 triliun.
"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp 11 T (triliun) lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Angka itu berasal dari perhitungan jumlah penduduk sasaran dikalikan nilai saldo awal. Setiap rekening baru mendapat setoran awal Rp50.000 secara gratis.
Program ini menyasar WNI berusia 17 tahun ke atas. Pembuatannya lewat bank BUMN atau Himbara.
Dua bank yang disebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk wilayah Aceh. Data pembuatan rekening akan disinkronkan langsung dengan Ditjen Dukcapil.
Pemerintah masih mematangkan skema teknis bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Belum ada keterangan resmi soal jadwal pencairan atau tahapan pendaftaran.
Karena itu, masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi. Informasi lengkap dapat diakses melalui kanal pemerintah, seperti situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau bank Himbara terkait.
Arif menilai masalah utama bukan sekadar kekurangan anggaran. Menurutnya, pemerintah gagal menyusun prioritas.
Ia menyoroti kondisi ketika keselamatan anak-anak, akses pendidikan, dan hak guru atas gaji layak belum terpenuhi. Di saat yang sama, pemerintah justru membuka 200 juta rekening baru.
Hingga pekan ini, belum ada keterangan apakah gaji guru Gowa akan cair sebelum aksi mogok dijalankan.
Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan soal program bansos atau bantuan pemerintah bisa menghubungi kanal resmi kementerian. Waspadai pihak yang meminta biaya untuk pembukaan rekening atau pendaftaran bantuan—setoran awal Rp50.000 di program ini gratis dan tidak dipungut biaya.