CIREBON - Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan fakta krusial terkait infrastruktur pendidikan di wilayah Ciayumajakuning. Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Cirebon pada Rabu (29/4/2026), tercatat sedikitnya 33 bangunan SMA dan SMK di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan masih berstatus "menumpang" di atas lahan milik pemerintah desa.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi legislatif karena berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah. Selama status lahan tersebut belum beralih menjadi aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran khusus untuk membayar biaya sewa lahan kepada desa setiap tahunnya.
Beban Anggaran Sewa dan Kepastian Hukum Aset
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, George Edwin Sugiharto, menyatakan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pemanfaatan lahan desa untuk fasilitas pendidikan negeri tanpa status kepemilikan yang jelas akan terus merogoh kocek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat hanya untuk urusan sewa-menyewa.
"Kami melihat masih ada 33 SMA dan SMK yang lahannya milik desa, sehingga provinsi masih harus mengeluarkan biaya sewa. Kondisi ini menuntut penyelesaian segera agar anggaran daerah tidak terus terbebani oleh biaya sewa aset pendidikan," ujar George dalam keterangannya di Bandung, Kamis (30/4/2026).
George menegaskan bahwa kepastian hukum atas lahan sekolah sangat penting untuk menjamin keberlangsungan fasilitas pendidikan publik. Tanpa legalitas lahan yang kuat, pengembangan infrastruktur sekolah di masa depan bisa terkendala oleh aturan administratif aset desa yang berbeda dengan aset pemerintah provinsi.
Mekanisme Ruislag Jadi Solusi Permanen
Sebagai langkah konkret, Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong penerapan mekanisme ruislag atau tukar guling lahan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak pemerintah desa terkait. Langkah ini dinilai sebagai jalan keluar paling permanen untuk menghapus kewajiban sewa tahunan sekaligus memperkuat status aset sekolah.
"Tujuannya jelas, supaya masalah sewa lahan desa ini bisa segera tuntas melalui mekanisme rislah atau tukar guling lahan dengan provinsi," ucap George. Ia menambahkan bahwa penyelesaian urusan aset ini memerlukan kolaborasi lintas komisi di DPRD Jawa Barat agar proses birokrasinya berjalan lebih cepat.
Pihaknya akan segera menjalin komunikasi intensif dengan Komisi I DPRD Jawa Barat yang memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan dan pengelolaan aset daerah. Kerja sama antar-komisi ini diharapkan mampu memetakan lahan pengganti yang sepadan untuk desa, sehingga proses transisi kepemilikan lahan sekolah tidak merugikan pihak pemerintah desa.
Evaluasi Program Sekolah Maung dan Kesiapan Dinas
Selain menyoroti sengketa lahan, Komisi V DPRD Jawa Barat juga memberikan catatan kritis terhadap rencana peluncuran program unggulan baru di bidang pendidikan, yakni Sekolah Maung (Manusia Unggul). Program ini diharapkan menjadi standar baru kualitas pendidikan di Jawa Barat, namun persiapannya dinilai masih memerlukan pendalaman konsep.
George Edwin Sugiharto meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk memperketat koordinasi agar program Sekolah Maung tidak sekadar menjadi wacana prematur saat diluncurkan ke masyarakat. Legislatif menginginkan konsep yang matang agar implementasinya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa dan tenaga pendidik.
"Sekolah Maung ini adalah hal yang baru bagi kita di Jawa Barat. Oleh karena itu, kami akan terus mendiskusikan konsepnya secara mendalam bersama Kepala Dinas dan seluruh jajaran," katanya. Komisi V menekankan pentingnya mengakomodasi seluruh masukan selama masa persiapan guna menjamin hasil maksimal bagi kemajuan dunia pendidikan di Jawa Barat.
