KOTA SUKABUMI — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Hari Tatar Sunda. Regulasi ini mengukuhkan tanggal 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda, merujuk pada momentum historis perubahan nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda oleh Maharaja Tarusbawa pada tahun 669 Masehi.
Sebagai langkah implementasi, mulai tahun ini digelar Milangkala Tatar Sunda yang diisi dengan kirab budaya di sembilan kota dan kabupaten. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 2 Mei 2026 dan akan mencapai puncaknya di Bandung pada 16–17 Mei mendatang.
Kontribusi Sukabumi Lewat Atraksi Boles dan Lisung Ngamuk
Walaupun wilayah Kota Sukabumi tidak masuk dalam jalur perlintasan kirab budaya tahun ini, pemerintah daerah tetap menunjukkan komitmen pelestarian tradisi. Delegasi dari Pondok Pesantren Modern Dzikir Al Fath dikirim untuk mewakili identitas budaya kota di ajang tingkat provinsi tersebut.
Tim Seni Budaya Ponpes Al Fath memboyong sejumlah atraksi tradisional yang dikenal memiliki tingkat kesulitan tinggi. Beberapa di antaranya adalah Bola Seuneu (Boles), Lisung Ngamuk, dan Ngagotong Lisung. Selain itu, ditampilkan pula aliran Penca Sang Maung Bodas serta seni Golok Kalapetok yang menjadi ciri khas pesantren tersebut.
Ragam Kesenian yang Diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menegaskan bahwa pemilihan kesenian tersebut bukan tanpa alasan. Seluruh ragam seni yang ditampilkan oleh tim Ponpes Al Fath telah resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tingkat Provinsi Jawa Barat.
Penetapan status WBTB ini memberikan bobot lebih pada partisipasi Sukabumi dalam Kirab Budaya Tatar Sunda. Langkah ini dianggap krusial dalam menjaga relevansi nilai-nilai sejarah dan identitas Sunda di tengah perkembangan zaman.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap rangkaian kegiatan ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Penetapan Hari Tatar Sunda diproyeksikan menjadi motor penggerak pelestarian tradisi secara berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk daerah yang tidak bersinggungan langsung dengan jalur kirab.
