KUNINGAN — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan secara spesifik menyoroti kinerja dua badan usaha milik daerah, yaitu PT LKM dan PDAU. Kedua perusahaan itu dinilai belum memberikan kontribusi optimal, bahkan ada yang tercatat belum pernah menyetorkan pendapatan ke kas daerah sejak awal beroperasi.
“Agar berkonsentrasi terhadap kemajuan PT LKM dan PDAU yang dari semenjak keberadaannya minim berkontribusi dan bahkan ada yang belum pernah memberikan kontribusi pada penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan,” demikian pernyataan fraksi yang ditandatangani Ketua Fraksi Harnida Darius, SH.
7 Poin Evaluasi APBD 2024 yang Berstatus WTP
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Golkar juga menjabarkan tujuh poin tanggapan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, yang sebelumnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pertama, fraksi meminta agar kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sejalan dengan semangat pembangunan kepala daerah. Kedua, fraksi mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk transparansi dan akuntabilitas.
Ketiga, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBD dinilai penting untuk ditingkatkan. Keempat, fraksi mendukung langkah pemerintah daerah menjalin kerja sama sewa aset dengan pihak ketiga, terutama untuk aset potensial yang bisa dijadikan pusat UMKM, ekonomi kreatif, atau ruang publik.
BPJS Kesehatan: Warga Masih Tertolak Saat Darurat
Sorotan khusus juga dialamatkan pada layanan BPJS Kesehatan. Fraksi Golkar menilai persoalan status kepesertaan masyarakat masih menimbulkan kendala di lapangan, terutama saat warga membutuhkan perawatan medis darurat.
“Pemerintah daerah harus memastikan jaminan kesehatan merata dan warga tidak tertolak saat membutuhkan perawatan medis darurat,” tegas fraksi dalam poin kelima tanggapannya.
Tingkat Pengangguran Turun, Kemandirian Ekonomi Masih Rendah
Dari sisi ketenagakerjaan, Fraksi Golkar mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Kuningan pada 2025 mencapai 7,59 persen, turun 0,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara tingkat kesempatan kerja (TKK) naik dari 92,22 persen menjadi 92,41 persen.
Fraksi memberikan apresiasi terhadap tren positif tersebut, namun mengingatkan agar pemerintah daerah terus memperluas lapangan kerja guna meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.
Poin ketujuh menjadi catatan kritis: tingkat kemandirian ekonomi Kabupaten Kuningan pada 2025 dinilai masih rendah. Daerah dinilai sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Fraksi Golkar mendorong agar secara bertahap ketergantungan itu dikurangi.
