BANDUNG — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pengawasan internal menjadi prioritas utama sebelum menjangkau masyarakat luas. Ia menyebut kebiasaan berjudi secara daring kerap menjadi pintu masuk bagi ASN untuk terjerat pinjaman online ilegal akibat tekanan ekonomi yang ditimbulkan.
"Yang pasti sekarang kami akan memastikan dulu bahwa di ASN tidak ada yang terjebak judi online. Karena setiap kali seseorang terjebak judi online, biasanya akan terjebak juga pada pinjaman online ilegal. Itu yang harus kita cegah," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (7/7/2026).
Sanksi Menanti ASN yang Terbukti Berjudi Daring
Pemkot Bandung belum merinci secara spesifik jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Namun, pernyataan tegas dari wali kota mengindikasikan adanya konsekuensi administratif hingga potensi pemecatan bagi ASN yang melanggar. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi ribuan aparatur sipil di lingkungan Pemkot Bandung.
Kekhawatiran utama bukan hanya pada pelanggaran aturan kepegawaian, melainkan dampak finansial yang lebih luas. Judi online dinilai membuat pelakunya rentan terhadap jeratan rentenir digital atau pinjol ilegal yang bunganya mencekik.
Literasi Digital dan Keuangan Digencarkan
Selain ancaman sanksi, Pemkot Bandung juga memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital dan literasi keuangan bagi para ASN. Program ini dirancang untuk membekali aparatur dengan pemahaman tentang risiko judi online serta cara mengelola keuangan pribadi yang sehat.
Dengan dua pendekatan ini—represif dan preventif—Pemkot berharap dapat memutus mata rantai keterlibatan ASN dalam perjudian daring. Data menunjukkan Kota Bandung menjadi salah satu daerah dengan intensitas transaksi judi online yang tinggi, menjadikan pengawasan internal sebagai langkah awal yang krusial.
