BANDUNG — Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyebut keterlibatan ASN dalam judi online sebagai persoalan serius yang menggerogoti tata kelola pemerintahan. Data dari PPATK yang diterimanya menunjukkan transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun dan terus menunjukkan tren peningkatan.
"Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan," kata Erwan.
Pembinaan Lebih Diutamakan Ketimbang Buka Identitas
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak akan membuka identitas ASN yang terlibat ke publik. Langkah yang ditempuh lebih mengedepankan pembinaan melalui Inspektorat agar memberikan efek jera sekaligus mencegah kasus serupa terulang.
"Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun," tegas Erwan.
Kaitan Erat dengan Pinjaman Online dan Masalah Sosial
Wagub menilai maraknya judi online memiliki keterkaitan erat dengan praktik pinjaman online (pinjol) yang kerap berujung pada persoalan ekonomi dan sosial. Menurutnya, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang mencapai sekitar 51 juta jiwa, Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan sosial yang perlu mendapat perhatian serius.
"Di balik berbagai prestasi yang diraih pemerintah daerah maupun TNI-Polri, masih ada persoalan yang cukup memprihatinkan, salah satunya maraknya judi online dan pinjaman online," ujarnya.
Ombudsman: Ini Soal Etika, Bukan Hukum Saja
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menilai keterlibatan aparatur negara dalam praktik judi online maupun pinjaman online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut etika dan tata kelola pemerintahan.
"Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman," ujar Maneger.
Ombudsman RI lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui penguatan regulasi dan pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah agar potensi maladministrasi dapat dicegah sejak awal. Lembaga ini juga siap memperkuat sinergi dengan Pemprov Jabar, termasuk melalui Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Edukasi Masyarakat Jadi Kunci Pencegahan
Erwan menekankan edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar memahami dampak buruk judi online dan pinjaman online. Selain menyoroti persoalan tersebut, ia juga meminta masukan dari Ombudsman RI terkait berbagai persoalan pelayanan publik di Jawa Barat, termasuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
"Saya berharap dengan kehadiran Bapak dan Ibu dari Ombudsman ini bisa menyelesaikan termasuk masalah SPMB ini, kami mohon arahan seperti apa, sehingga ini tidak berlarut-larut dan tidak berulang di tahun yang akan datang," ungkap Erwan.
