NGAMPRAH — Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, menegaskan bahwa pemetaan ulang sumber pendapatan menjadi pekerjaan rumah pertama bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang baru. Ia menilai langkah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan solusi jangka pendek yang justru membebani masyarakat.
"Jangan hanya meniru langkah-langkah masa lalu. Dengan pejabat yang baru, harus ada pemetaan ulang dan pencarian potensi PAD baru yang bisa dikembangkan," ujar Amung di Ngamprah, Minggu (16/8/2026).
Kebocoran Pajak Jadi Musuh Utama
Alih-alih menaikkan tarif, politisi Partai Gerindra ini mendorong Bapenda untuk fokus menutup celah kebocoran pendapatan. Menurutnya, digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan menjadi kunci utama untuk memperkecil ruang penghindaran kewajiban pajak oleh wajib pajak.
"Jangan anggap menaikkan NJOP itu prestasi. Itu bukan solusi utama. Yang jauh lebih penting, bagaimana kita menutup kebocoran-kebocoran yang ada," tegasnya.
Data Objek Pajak Tertinggal Zaman
Persoalan data yang tidak akurat turut disorot. Amung menyebut masih banyak objek pajak di lapangan yang tidak sesuai dengan catatan administrasi, seperti lahan kosong yang ternyata sudah berdiri bangunan bertingkat. Kondisi ini membuat potensi penerimaan dari sektor tersebut tidak optimal.
"Data harus terus diperbarui. Jangan sampai di peta tertulis tanah kosong, padahal di lapangan sudah berdiri rumah atau bangunan bertingkat. Perubahan kondisi lahan dan bangunan harus segera tercatat sebagai basis pajak yang baru," tambahnya.
Potensi Pajak Baru yang Tumbuh
Meski BPHTB masih jeblok, Amung mengakui ada sektor lain yang justru menunjukkan pertumbuhan positif. Pajak barang dan makanan disebut menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan dan perlu digali lebih dalam melalui terobosan baru.
"Secara umum masih on the track, realisasi sudah lebih dari 50 persen. Memang ada yang belum tercapai, tapi di sisi lain ada sektor yang justru tumbuh. Seperti pajak barang dan makanan. Potensi itulah yang harus dicari terobosan untuk dimaksimalkan," jelasnya.
Meninjau Potensi Kota Baru Parahyangan
Komisi II DPRD KBB tidak hanya berbicara di atas kertas. Mereka telah melakukan peninjauan langsung ke kawasan Kota Baru Parahyangan yang dinilai menyimpan potensi pendapatan besar namun belum dikelola secara maksimal. Kawasan tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu lumbung PAD baru di masa mendatang.
Penerapan alat perekam transaksi atau tapping box serta pemutakhiran data secara berkala menjadi langkah konkret yang disarankan. Amung berharap digitalisasi dilakukan bertahap namun konsisten agar sistem yang terbangun benar-benar kokoh.
"Jadi pendapatan naik bukan karena beban rakyat ditambah, melainkan karena pengawasan diperketat, data diperbarui, dan kebocoran ditutup rapat lewat teknologi. Inilah fondasi yang lebih sehat untuk memajukan keuangan daerah ke depannya," pungkas Amung Ma'mur.
