KOTA BOGOR — Ratusan perwakilan komite sekolah dari tingkat TK hingga SMK se-Kota Bogor berkumpul dalam Sarasehan Pendidikan 2026 yang digelar Dewan Pendidikan Kota Bogor. Forum bertema "Optimalisasi Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah" ini menjadi ajang menjaring aspirasi sekaligus mencari solusi atas persoalan pendidikan yang masih mengganjal, mulai dari anak putus sekolah hingga lulusan SMK yang belum terserap dunia kerja.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, menyebut selama ini komite sekolah cenderung berjalan sendiri-sendiri. Pihaknya mendorong terbentuknya forum berdasarkan jenjang pendidikan, termasuk forum komite SMA dan SMK, yang nantinya bisa diarahkan untuk berkolaborasi dengan dunia industri.
Lulusan SMK Justru Mendominasi Angka Pengangguran Terbuka
Rudi menyoroti ironi di mana lulusan SMK yang orientasi pendidikannya menyiapkan peserta didik untuk bekerja justru banyak tercatat dalam kelompok pengangguran terbuka. Hal ini disampaikan pula oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dalam sambutannya.
"Tadi Pak Wali juga menyampaikan, banyak pengangguran terbuka itu banyaknya dari SMK, padahal SMK sendiri tujuannya kan untuk bekerja," kata Rudi kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Menurut Rudi, forum antarkomite ini diharapkan mampu membuka peluang berbagi pengalaman dan jejaring. Pasalnya, anggota komite berasal dari berbagai kalangan yang tidak sedikit memiliki koneksi dengan industri.
"Komite itu terdiri dari berbagai kalangan. Barangkali mereka ada yang punya basic di industri, bisa sharing dengan teman-teman komite lain," jelasnya.
PKBM Jadi Alternatif bagi Anak Putus Sekolah
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor masih berada di kisaran tujuh persen lebih. Selain itu, persoalan anak putus sekolah juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Dedie menilai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bisa menjadi alternatif bagi anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal. Menurutnya, jumlah PKBM di Kota Bogor sudah memadai baik dari sisi jumlah maupun daya tampung.
"Kalau kita bicara apakah anak-anak putus sekolah ini bisa ditampung di PKBM, sangat bisa. Karena jumlah PKBM di Kota Bogor ini sangat memadai, daya tampungnya juga cukup besar," ujarnya.
Namun, Dedie menekankan perlunya kolaborasi pemerintah wilayah hingga tingkat RT dan RW untuk mendata anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal agar bisa diarahkan ke PKBM.
Pendidikan Harus Nyambung dengan Kebutuhan Dunia Kerja
Dedie juga menyoroti pentingnya menyesuaikan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan nyata dunia kerja. Ia mencontohkan sektor kafe, restoran, hotel, hingga hiburan yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik seperti barista dan housekeeping.
"Jangan-jangan yang dibutuhkan itu barista. Nah, jadi coba ke sana, atau hospitality lain, ada misalnya housekeeping dan sebagainya. Itu real kebutuhannya, jadi jangan kemudian suplai pendidikannya tidak nyambung dengan kebutuhan realnya," kata Dedie.
Selain keterampilan teknis, Dedie mendorong penguasaan bahasa asing bagi generasi muda Kota Bogor. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi bekal penting agar lulusan mampu berkompetisi secara global.
"Kalau kita bicara generasi emas Indonesia yang siap berkompetisi secara global, artinya harus menguasai bahasa asing, harus mau bersaing dengan tingkat pendidikan orang-orang dari luar," ucapnya.
Melalui sarasehan ini, Dewan Pendidikan dan komite sekolah diharapkan tidak hanya menjadi ruang tukar gagasan, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret untuk menangani putus sekolah, menekan angka pengangguran, serta memperkuat keterhubungan antara pendidikan dan kebutuhan industri di Kota Bogor.
