BOGOR — Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan TNI AD difokuskan pada pembersihan sampah di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dan saluran irigasi. Langkah ini diambil untuk menjaga kapasitas tampung air baku saat kemarau panjang tiba pada 2026 mendatang.
Tumpukan sampah di sungai selama ini menjadi penyebab utama pendangkalan dan penyempitan aliran. Saat kemarau, kondisi ini mempercepat penguapan dan mengurangi volume air yang bisa ditampung waduk maupun embung desa.
Pemkab Bogor mencatat, beberapa titik di Kecamatan Cisarua dan Megamendung masuk zona rawan karena sedimentasi sampah organik maupun anorganik. Dengan keterlibatan TNI AD, proses pembersihan bisa dilakukan lebih cepat karena melibatkan personel dan alat berat.
Dalam skema awal, TNI AD akan mengerahkan satuan setempat untuk gotong royong massal di bantaran sungai. Pemkab Bogor menyiapkan armada pengangkut dan tempat pembuangan sementara (TPS) terpadu agar sampah tidak kembali ke sungai.
Program ini juga menyasar edukasi warga di 12 desa terdampak agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Sosialisasi akan digelar rutin setiap pekan di posko-posko desa yang sudah ditentukan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor menyebut, target awal adalah membersihkan 8 kilometer aliran sungai sebelum awal musim kemarau 2026. Data dari BMKG menunjukkan, puncak kemarau di Jawa Barat diperkirakan terjadi pada Juli hingga September tahun depan.
Warga di tiga kecamatan, yakni Cisarua, Megamendung, dan Sukamakmur, akan merasakan langsung manfaat dari kerja sama ini. Pasokan air bersih untuk irigasi sawah dan kebutuhan rumah tangga diharapkan lebih stabil saat kemarau tiba.
Selain itu, risiko kebakaran lahan kering akibat suplai air yang minim bisa ditekan. Pemkab Bogor juga menyiapkan sumur bor darurat di lima titik sebagai cadangan jika debit sungai menyusut drastis.
Pembersihan perdana direncanakan dimulai pada akhir November 2025. TNI AD akan membackup dengan personel dari Koramil setempat setiap akhir pekan. Pemkab Bogor menargetkan seluruh titik kritis selesai ditangani pada Maret 2026.
Program ini merupakan bagian dari rencana induk mitigasi bencana kekeringan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan 10 kabupaten/kota. Bogor menjadi salah satu prioritas karena posisinya sebagai daerah hulu bagi beberapa sungai besar di Jakarta dan sekitarnya.
Pemkab Bogor mengalokasikan dana dari pos belanja tidak terduga (BTT) dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup. TNI AD tidak membebani APBD karena menggunakan personel dan logistik dari satuan masing-masing. Kerja sama ini bersifat sukarela dan berbasis kewilayahan.
Warga yang ingin berpartisipasi bisa melapor ke kantor desa atau Koramil terdekat. Setiap relawan akan mendapatkan perlengkapan kebersihan dan masker gratis selama kegiatan berlangsung.