JAWA BARAT — Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (16/6/2026), Sudaryono menyebut kehadirannya bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di kampus UGM sudah melalui prosedur perizinan. Ia juga menekankan agenda serupa bukanlah yang pertama kali digelar.
"Kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM dan sudah direncanakan nama, kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya. Dan ini bukan event yang pertama," ujar Sudaryono.
Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi bahwa acara tersebut digelar tanpa sepengetahuan otoritas kampus. Wamentan mengklaim seluruh rangkaian kegiatan telah melalui koordinasi dengan pihak berwenang di lingkungan UGM.
Sudaryono menjelaskan, forum diskusi itu sejak awal dirancang untuk menerima segala bentuk pertanyaan dan kritik dari mahasiswa. Ia mengaku tidak keberatan meskipun harus "diadili" oleh peserta selama sesi tanya jawab berlangsung.
"Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja gak ada masalah. Kita ditanya apa aja gak ada masalah. Diadili kayak apa aja, kita oke, gak ada masalah," kata dia.
Namun, ketiga pejabat negara itu tak sempat menjawab seluruh pertanyaan. Di tengah jalannya diskusi, kata Sudaryono, muncul sekelompok orang yang secara sengaja mengganggu dan memaksa forum berhenti.
"Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan," ucap Sudaryono.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak UGM maupun aparat keamanan terkait identitas kelompok yang dimaksud. Sudaryono pun tidak merinci apakah kelompok tersebut berasal dari internal kampus atau luar kampus.
Kericuhan ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap kebijakan pertanian dan program percepatan pengentasan kemiskinan yang tengah digencarkan pemerintah. Kehadiran tiga pejabat negara di Yogyakarta awalnya dijadwalkan untuk menjaring aspirasi langsung dari kalangan akademisi.
Belum ada konfirmasi apakah acara serupa akan kembali digelar di kampus lain dalam waktu dekat. Tim humas Kementerian Pertanian menyatakan masih menunggu evaluasi lebih lanjut dari pihak keamanan sebelum merilis jadwal berikutnya.