BANDUNG — Kota Banjar yang berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dinilai layak mendapat prioritas pembangunan exit tol dari ruas Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci). Hal itu disampaikan Anggota Komite I DPD RI Aanya Rina Casmayanti di sela-sela dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) infrastruktur yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Aanya, posisi geografis Kota Banjar sangat strategis sebagai pintu gerbang penghubung Priangan Timur — meliputi Ciamis, Pangandaran, hingga Tasikmalaya — sekaligus simpul utama lalu lintas antarprovinsi. Tanpa adanya akses keluar-masuk tol di kota itu, arus ekonomi dan logistik dari Tol Getaci hanya akan melintas tanpa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
“Kami mendukung penuh PSN ini. Tapi kami juga meminta agar Kota Banjar mendapat perhatian serius melalui pembangunan exit tol yang terhubung langsung ke pusat kota,” ujar Aanya kepada wartawan melalui telepon, Selasa (16/6/2026).
Senator perempuan itu menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berdampak hingga ke wilayah yang selama ini terpinggirkan secara infrastruktur. Ia menyebut Banjar selama ini belum tergarap optimal sebagai pusat distribusi regional akibat keterbatasan aksesibilitas.
“Kota Banjar itu gerbang Jabar-Jateng. Kalau Tol Getaci tidak dilengkapi exit tol di Kota Banjar, maka warga dan pelaku usaha lokal hanya jadi penonton. Kita tidak mau pembangunan nasional lewat begitu saja tanpa menitipkan kesejahteraan untuk warga Kota Banjar,” tegasnya.
Dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, Jawa Barat tercatat mengantongi porsi terbanyak dari 35 ruas tol prioritas nasional. Sebanyak 13 ruas jalan tol baru masuk dalam daftar PSN, antara lain:
Dari daftar itu, Aanya menyoroti bahwa Tol Getaci menjadi satu-satunya ruas yang melintasi wilayah perbatasan selatan Jabar, namun belum dirancang dengan titik keluar masuk yang memadai di Kota Banjar.
Keberadaan exit tol, menurut Aanya, akan langsung menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat peran Banjar sebagai kota transit ekonomi strategis di koridor selatan Jawa. Sebagai anggota Komite I DPD RI yang membidangi pemerintahan daerah dan otonomi daerah, ia berjanji akan mengawal realisasi PSN ini agar tidak berhenti di atas kertas.
“PSN harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Banjar adalah salah satu yang harus diprioritaskan,” pungkasnya.