CIREBON — OJK Cirebon bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan tengah merancang skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi petambak garam. Skema ini diharapkan tidak hanya mudah diakses, tetapi juga mampu mendorong produktivitas dan kesejahteraan petambak.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, langkah awal penyusunan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha garam telah menjadi bahan pembahasan. Salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah ketidakcocokan pola cicilan bulanan perbankan dengan pendapatan petambak yang sangat bergantung pada musim panen.
Agus menjelaskan, pendapatan petambak garam tidak stabil sepanjang tahun. Saat musim panen tiba, pemasukan mereka melonjak, tetapi di luar musim tersebut, penghasilan bisa sangat minim. Kondisi ini membuat skema cicilan tetap bulanan menjadi beban bagi sebagian petambak.
“Langkah awal untuk menyusun skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha garam sudah menjadi pembahasan kami,” kata Agus saat dikonfirmasi di Cirebon, Selasa.
Selain soal pola cicilan, lembaga jasa keuangan juga menemukan persoalan pada rekam jejak pembiayaan sebagian petambak dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Agus menuturkan, kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan pemahaman petambak dalam memanfaatkan produk pembiayaan secara tepat.
“Berbagai masukan dari pemerintah daerah, petambak, dan industri jasa keuangan menjadi bekal penting bagi OJK Cirebon dalam memperkuat kolaborasi,” ujarnya.
Agus menambahkan, pembiayaan yang tepat harus didukung penguatan ekosistem usaha. Dengan begitu, kucuran dana dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan memberikan manfaat nyata bagi petambak.
Peluang pengembangan komoditas garam di Kabupaten Cirebon dinilai masih sangat besar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon Dangi mengungkapkan, kebutuhan garam industri di wilayahnya diperkirakan mencapai 100.000 ton per tahun.
Sementara itu, produksi garam lokal baru sekitar 12.282 ton per tahun. Artinya, masih ada celah besar antara permintaan industri dan pasokan dari petambak lokal.
“Kondisi tersebut menjadi peluang pengembangan produksi, investasi, pengolahan, dan pembiayaan agar komoditas garam memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian Kabupaten Cirebon,” ucap Dangi.
Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperkuat pengembangan komoditas garam melalui kolaborasi lintas sektor. Dangi mengatakan, berbagai masukan yang muncul dalam pembahasan akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pengembangan komoditas garam.
“Hal ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mendorong skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha petambak garam di Kabupaten Cirebon. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petambak.