JAWA BARAT — Kebakaran yang menghanguskan lantai 11 hingga 16 Gedung Abdul Muis itu memaksa Pemprov DKI Jakarta menyusun skema darurat agar roda pemerintahan tidak terhenti. Selain menerapkan WFH, ASN yang terdampak juga akan disebar untuk berkantor di kantor suku dinas wilayah kota dan gedung milik Pemprov DKI lainnya.
"Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan pengaturan kerja sementara melalui skema bekerja dari rumah (WFH) secara bergantian, berkantor di kantor suku dinas wilayah kota, maupun memanfaatkan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya," ujar Bayu Meghantara dalam keterangan resminya, Sabtu (8/8/2026).
Kekhawatiran utama pascakebakaran biasanya tertuju pada arsip dan data vital. Namun, Bayu menegaskan bahwa infrastruktur digital Pemprov DKI terbukti tahan banting. Seluruh data perpajakan dan aset daerah memiliki sistem pencadangan pada server serta pusat data yang berada di lokasi terpisah dari gedung yang terbakar.
"Data perpajakan DKI Jakarta dinyatakan aman karena seluruh data telah terdigitalisasi serta memiliki sistem pencadangan pada server dan pusat data di lokasi terpisah, sehingga layanan perpajakan tidak terganggu," ungkapnya.
Gedung yang terletak di kawasan Abdul Muis tersebut ternyata menampung banyak instansi penting. Selain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), gedung ini juga menjadi kantor bagi Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Perhubungan, Bank Jakarta, hingga Dekranasda.
Dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 21.30 WIB itu, satu pekerja yang sempat terjebak di lantai 15 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif.
Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di titik-titik api yang sulit dijangkau. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sementara Pemprov DKI berfokus pada percepatan pemulihan operasional kantor dan memastikan tidak ada gangguan pelayanan publik.