BOGOR — Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menjamin pihaknya akan mengawal ketat implementasi SPMB 2026. Penandatanganan komitmen dukungan digelar di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, pada Selasa (12/5/2026). Ia menyebut pembenahan tata kelola pendidikan menjadi prioritas utama demi mewujudkan visi “Bogor Cerdas” yang dicanangkan kepala daerah.
Mengapa Komitmen Ini Mendesak?
Menurut Adityawarman, sistem penerimaan murid baru selama ini masih menyisakan celah bagi praktik menyimpang. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor yang berani membenahi sistem dari hulu ke hilir. “Kami dari pihak DPRD memberikan apresiasi dan mendukung penuh arahan-arahan tersebut, terutama sistem yang memang bertujuan membenahi tata kelola pendidikan,” ujarnya di hadapan para pemangku kepentingan.
Peran DPRD dalam Pengawasan Akar Rumput
Ketua DPRD menegaskan bahwa pengawasan tidak akan berhenti di tingkat birokrasi. Ia berjanji memastikan setiap tahapan SPMB bisa diakses dan dipahami masyarakat hingga ke level RT/RW. “Saya akan berusaha mengawal agar sistem yang dibangun tetap transparan dan akuntabel,” tegas Adityawarman, yang didampingi Ketua Komisi IV, Fajar Muhammad Nur.
DPRD menempatkan isu ini sebagai salah satu indikator keberhasilan tata kelola daerah. Dengan adanya komitmen tertulis, seluruh elemen diharapkan tidak memiliki ruang untuk bermain “kucing-kucingan” dengan aturan. Fokus utama saat ini adalah memastikan data siswa, zonasi, dan jalur afirmasi tidak dimanipulasi oleh oknum tertentu.
Langkah Konkret Menuju PPDB Bersih
Penandatanganan ini menjadi sinyal bahwa eksekutif dan legislatif berada dalam satu frekuensi. Selain pengawasan teknis, DPRD akan mendorong sosialisasi masif agar warga tidak menjadi korban calo atau pungutan liar. Pembenahan sistem penerimaan murid baru di Kota Hujan ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain di Jawa Barat.
