BANDUNG — Potensi jebolnya APBD Jawa Barat hingga Rp5,7 triliun memicu kekhawatiran di DPRD. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menegaskan, masalah ini diperparah dengan kebiasaan eksekutif yang kerap menggeser anggaran tanpa melibatkan legislatif.
Pergeseran Anggaran Tanpa Sepengetahuan DPRD
Ono mengungkapkan, DPRD mencatat telah terjadi beberapa kali pergeseran APBD tanpa penyampaian hasil kepada dewan. Padahal, setiap kebijakan tersebut wajib melibatkan DPRD yang memegang fungsi budgeting.
"Ke depan, mekanisme tersebut diharapkan dapat diperbaiki melalui komunikasi yang lebih intensif antara Gubernur Jabar, TAPD, dan DPRD Jawa Barat," kata Ono dalam keterangannya di Bandung.
Menurut Ono, keterlibatan legislatif penting demi menjaga transparansi, akuntabilitas, serta marwah kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
Penyebab Defisit: DBH hingga Belanja Wajib
Potensi koreksi fiskal sebesar Rp5,7 triliun itu, menurut Ono, sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal pembahasan. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Beberapa pemicu defisit antara lain perbedaan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pemerintah pusat. Selain itu, ada komponen belanja wajib yang harus disesuaikan oleh Pemprov Jabar.
DPRD Minta Data Komprehensif Sebelum Ambil Keputusan
DPRD Jabar mendesak Pemprov untuk melakukan analisis mendalam secara akurat terhadap proyeksi pendapatan. Analisis itu harus mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, hingga pajak rokok sebagai landasan kebijakan.
"DPRD Jawa Barat menginginkan seluruh keputusan mengenai penanganan defisit didasarkan pada data yang komprehensif," ucap Ono.
Ia menambahkan, dengan data yang akurat, pemerintah bisa mempertimbangkan secara objektif apakah defisit akan ditutup melalui efisiensi belanja, pembiayaan, atau penyesuaian program-program daerah sesuai kemampuan fiskal.
Pertumbuhan Ekonomi Moncer Dinilai Semu
Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat moncer di angka 5,85 persen, DPRD Jabar menilai indikator tersebut semu. Ono menjelaskan, mayoritas pertumbuhan masih didorong oleh tingginya belanja pemerintah, bukan oleh sektor riil masyarakat.
