BANDUNG — Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung digelar secara hybrid pada Senin (11/5/2026). Forum ini menjadi wadah penyampaian rekomendasi resmi untuk LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan pembahasan dilakukan dengan prinsip kemitraan dan profesionalitas.
“Catatan strategis dan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan Kota Bandung berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Asep dalam pidatonya.
Lima Sektor yang Disorot Legislator
Legislator memetakan lima sektor utama yang memerlukan penanganan serius dari Pemkot Bandung. Kelima sektor tersebut mencakup kualitas belanja daerah, optimalisasi pelayanan publik, pengembangan iklim investasi, pemanfaatan aset daerah, serta akselerasi reformasi birokrasi.
Pimpinan rapat, Edwin Senjaya, menambahkan bahwa evaluasi ini merupakan pengawasan melekat sesuai fungsi DPRD. Seluruh aspek pemerintahan hingga pelayanan publik yang dijalankan sepanjang 2025 masuk dalam penilaian.
Pembangunan Inklusif Jadi Tekanan
Dewan mendorong agar program pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan. DPRD meminta Pemkot Bandung memprioritaskan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan warga secara merata. Mekanisme evaluasi ini dilakukan secara objektif untuk melihat dampak program terhadap kualitas hidup masyarakat.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif disebut sebagai kunci utama dalam mencapai target daerah. Rekomendasi ini menjadi navigasi bagi Pemkot untuk menyempurnakan kebijakan tahun berjalan.
Respons Wali Kota: Siap Tindak Lanjuti
Menanggapi masukan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan pihaknya menyambut baik seluruh evaluasi legislatif. Baginya, kritik dan saran dari DPRD merupakan bentuk kolaborasi untuk membangun kota.
“Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Farhan.
Ia menegaskan seluruh poin rekomendasi akan menjadi perhatian khusus dalam penyempurnaan kebijakan ke depan. Farhan juga berkomitmen menjaga stabilitas fiskal daerah agar tetap sehat dan produktif.
Rapat paripurna diakhiri dengan apresiasi dari pimpinan dewan atas kelancaran proses pembahasan LKPJ. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Kota Bandung di tingkat nasional ke depan.
