RUMPIN — Kericuhan sempat mewarnai halaman SDN Kertajaya 04, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, saat puluhan wali murid menggelar aksi protes. Mereka datang bukan untuk menuntut, melainkan untuk membantah keras isu pungutan liar yang mencuat terkait acara perpisahan atau yang biasa disebut samenan.
Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya pungutan di luar kewajaran. Namun, para wali murid yang hadir langsung meluruskan kabar tersebut.
Biaya Perpisahan Hasil Rapat Komite, Bukan Pungli
Para ibu-ibu yang tergabung dalam paguyuban wali murid kompak menyatakan bahwa besaran iuran untuk acara perpisahan telah melalui musyawarah. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan orang tua, guru, dan komite sekolah itu menghasilkan nominal yang disepakati bersama.
"Kami semua hadir untuk klarifikasi. Tidak ada yang dipaksa. Semua sudah melalui rapat dan disetujui orang tua murid," ujar salah satu perwakilan wali murid di lokasi, Senin lalu.
Mengapa Isu Pungli Bisa Mencuat?
Kemunculan isu pungli ini diduga berasal dari oknum yang tidak terlibat langsung dalam proses musyawarah. Informasi simpang siur kemudian menyebar di grup percakapan warga dan memicu reaksi berlebihan dari pihak luar sekolah.
Kondisi itu mendorong puluhan wali murid untuk turun langsung ke sekolah. Mereka ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman yang berujung pada kriminalisasi terhadap pihak sekolah atau komite.
Apa Dampak Aksi Ini bagi Kegiatan Sekolah?
Aksi geruduk yang berlangsung damai itu justru memperkuat solidaritas antara pihak sekolah dan orang tua murid. Para wali murid menyatakan akan terus mengawal transparansi penggunaan dana iuran perpisahan.
Pihak SDN Kertajaya 04 sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Namun, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan normal tanpa gangguan berarti.
Apa Langkah Selanjutnya dari Wali Murid?
Setelah aksi klarifikasi, para wali murid berencana membuat pernyataan tertulis bersama yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan kelas. Dokumen itu akan diserahkan ke pihak kecamatan dan dinas pendidikan setempat sebagai bentuk transparansi.
Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Ke depannya, setiap keputusan terkait iuran sekolah akan didokumentasikan lebih rapi agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari.
