BANDUNG — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, M. Jaenudin, menegaskan perlunya perbaikan serius dalam pelaksanaan SPMB 2026. Ia menyebut banyak laporan masuk terkait kelemahan perencanaan yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kami memandang perlu dilakukan evaluasi total. Banyaknya laporan mulai dari gangguan sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta, hingga polemik jalur zonasi menunjukkan adanya kelemahan perencanaan yang serius,” ujar Jaenudin yang juga Sekretaris Komisi V, Selasa (30/6).
Gangguan Sistem dan Minimnya Sosialisasi
Masalah mendasar yang paling dirasakan warga, menurut Fraksi PDI Perjuangan, adalah minimnya sosialisasi mekanisme SPMB dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PCMB). Kebingungan massal terjadi di lapangan.
Secara teknis, aplikasi pendaftaran kerap mengalami gangguan. Mulai dari kesulitan verifikasi akun, hilangnya data peserta, hingga perubahan peringkat seleksi yang tidak wajar akibat formula nilai yang tidak sesuai ketentuan.
Kritik untuk Program Sekolah Maung
Program anyar bernama “Sekolah Maung” juga tak luput dari kritik. Kebijakan ini dinilai belum disosialisasikan secara utuh, terutama soal dasar penetapan kriteria sekolah yang masuk program tersebut.
“Program Sekolah Maung ini justru memunculkan persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lainnya. Kebijakan ini dianggap menyerupai konsep sekolah unggulan (RSBI) yang sebenarnya sudah resmi dihapus sebelumnya,” cetus Jaenudin.
Polemik Zonasi Kembali Berulang
Persoalan klasik jalur zonasi kembali mencuat. Fraksi PDI Perjuangan menemukan kasus di mana calon siswa yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah justru tidak diterima, sementara peserta dari jarak lebih jauh malah lolos seleksi.
Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak kejelasan soal penambahan daya tampung dan dasar penentuan kuota tambahan di setiap wilayah. Semua data harus dibuka secara transparan kepada publik.
Catatan untuk Program Sekolah Swasta Kerja Sama
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap kebijakan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang melibatkan ratusan sekolah swasta untuk menampung siswa yang terdepak dari sekolah negeri. Namun, catatan kritis tetap diberikan, khususnya menyangkut aspek anggaran pelaksanaan program tersebut.
Jaenudin menambahkan, sembilan poin krusial yang disorot partainya menuntut penjelasan dan perbaikan segera dari Pemprov Jawa Barat. Evaluasi menyeluruh dinilai krusial agar proses penerimaan peserta didik ke depan berlangsung adil, transparan, dan akuntabel.
