BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebijakan pengelolaan sampah akan masuk ke dalam kurikulum praktikum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bagi pelajar SMA dan SMK. Langkah ini diambil untuk menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini sekaligus menekan volume limbah di daerah.
Dedi menegaskan bahwa memungut dan memilah sampah tidak lagi menjadi kegiatan tambahan, melainkan bagian dari penilaian akademik siswa. "Nanti akan saya berlakukan untuk seluruh pelajar SMA dan SMK di Jabar, karena jenjang ini menjadi kewenangan provinsi," ujarnya usai memimpin Apel Siaga Jabar Berseka di Lapangan Parkir Barat Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Sabtu (25/7/2026).
Sampah Jadi Syarat Pencairan Subsidi Sekolah
Kebijakan ini tidak berhenti pada kewajiban siswa di sekolah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga menjadikan tata kelola limbah sebagai indikator kelayakan sekolah untuk memperoleh bantuan dana subsidi. Sekolah yang gagal memilah sampah organik dan anorganik menjadi produk bermanfaat terancam kehilangan hak tersebut.
Dedi mencontohkan keberhasilan Universitas Islam Bandung (Unisba) yang telah mengonversi kegiatan pengelolaan sampah setara dengan 10 Satuan Kredit Semester (SKS). "Terima kasih kepada Unisba yang sudah menginisiasi program pengelolaan sampah yang sangat baik ini hingga masuk ke dalam 10 SKS," tambahnya.
Pemprov Gandeng Perusahaan Daur Ulang Skala Industri
Untuk memastikan sampah yang dipilah di sekolah tidak berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemprov Jabar telah menggandeng pihak swasta. Sampah yang sudah dikategorikan akan langsung diangkut ke perusahaan daur ulang skala industri.
"Saya sudah bekerja sama dengan perusahaan pengelola sampah berskala industri. Jadi, nantinya sampah yang sudah dipilah di sekolah akan langsung kita angkut ke perusahaan recycle tersebut," jelas KDM, sapaan akrabnya.
Pergub Larangan Buang Sampah Sembarangan Disiapkan
Regulasi yang lebih tegas juga tengah disiapkan untuk masyarakat umum. Dedi akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan membuang sampah sembarangan yang memuat sanksi denda administratif hingga hukuman bagi pelanggar. "Terakhir nanti saya buat Pergub larangan buang sampah sembarangan yang melanggar akan kena denda atau hukuman," tegasnya.
Menko Pangan Apresiasi Gerakan Jabar Berseka
Apel Siaga yang diikuti lebih dari 4.000 partisipan itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengapresiasi langkah proaktif Pemprov Jabar dalam menangani persoalan limbah dari sumbernya. "Saya sangat mengapresiasi Pemprov Jabar dan seluruh unsur masyarakat yang hadir dalam apel ini. Saya yakin jika gerakannya masif seperti ini, Indonesia akan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)," ucapnya.
Zulkifli menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah membutuhkan regulasi berjenjang dan sinergi dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Ia optimistis target nasional dapat tercapai jika gerakan ini diikuti daerah lain. "Jika kita bergotong royong, saya yakin pada tahun 2029, 80 persen persoalan sampah nasional bisa kita tangani," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Deklarasi Penanganan Sampah oleh Menko Pangan, Gubernur Jabar, pimpinan daerah Bandung Raya, serta rektor perguruan tinggi seperti ITB, Unisba, Digitech University, UTB, dan Unikom. Menko Pangan juga menyerahkan bantuan alat pengolah sampah inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dedi optimistis program ini berjalan selaras dengan program Kemenko Pangan, di mana sampah organik diubah menjadi pupuk organik pendukung produktivitas pangan. "Mudah-mudahan ini menjadi spirit kita semua menuju Jabar Berseka dan Indonesia ASRI," tutupnya.
