JAWA BARAT — PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar forum bertajuk "Pilar Tani: Evaluasi Administrasi dan Sosialisasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi" di Garut pada Jumat (28/8/2026). Kegiatan ini menjadi ajang koordinasi antara BUMN pupuk, Kementerian Pertanian, dan Dinas Pertanian setempat untuk memastikan distribusi pupuk berjalan tepat sasaran.
Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengungkapkan forum tersebut juga menjadi sarana untuk menggali kendala di lapangan. Masukan dari para petani dan pemilik kios diharapkan mampu menjadi bahan perbaikan tata kelola penyaluran ke depan.
"Dalam kegiatan ini kami juga meminta masukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sehingga kita bisa merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi," ujar Robby dalam keterangan resmi, Senin (31/8/2026).
Rincian Realisasi Penyaluran di Garut
Dari total realisasi yang mencapai 64.551,75 ton, komposisi terbesar berasal dari pupuk NPK sebanyak 38.261,50 ton. Adapun pupuk Urea terealisasi sebesar 26.249,65 ton, disusul pupuk organik 40,60 ton, sementara NPK Kakao belum tersalurkan.
Selain mengecek angka penyaluran, Pilar Tani turut mengevaluasi hasil verifikasi transaksi melalui sistem i-Pubers periode Januari-Juli 2026. Robby menekankan pentingnya ketelitian administrasi karena kelalaian dalam proses penyaluran menjadi tanggung jawab pemilik kios atau PPTS berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
"Mari kita lakukan pendampingan dalam rangka peningkatan kemampuan PPTS dalam administrasi penyaluran pupuk bersubsidi, agar ketidaksesuaian dalam administrasi bisa kita minimalisir," katanya.
Dukungan Pemerintah dan Kunci Kelancaran Distribusi
Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Syamsuddin, menyebut ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penentu dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia mengingatkan tata kelola penyaluran harus mengacu pada prinsip 6 tepat—jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan sasaran—untuk mendongkrak produktivitas pertanian.
Di Kabupaten Garut, kelancaran distribusi didukung oleh 11 PUD (Pemilik Usaha Distribusi) dan 283 PPTS yang tersebar di wilayah tersebut. Syamsuddin menegaskan pupuk bersubsidi harus diterima oleh petani yang berhak dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Rieza Fauzani, mengapresiasi langkah Pupuk Indonesia. Menurutnya, ketersediaan stok di setiap PPTS menjadi kunci penyaluran yang berjalan lancar selama ini.
Garut menerima alokasi pupuk bersubsidi tahun ini meliputi Urea 59.302 ton, NPK Phonska 56.960 ton, NPK Kakao 4,7 ton, dan pupuk organik 675 ton. Rieza berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pupuk Indonesia terus diperkuat demi kemajuan sektor pertanian di Garut.
Secara nasional, Robby menambahkan, penyaluran pupuk bersubsidi berjalan baik seiring penyederhanaan regulasi dan penurunan harga tebus yang mendorong serapan pupuk lebih optimal. Program Pilar Tani menjadi wadah rutin untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam distribusi pupuk bersubsidi dari hulu ke hilir.
