KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan menilai masyarakat pedesaan membutuhkan akses informasi keuangan yang setara dengan warga perkotaan. Wakil Bupati Tuti Andriani menyebut kesenjangan informasi itu menjadi celah masuknya tawaran pinjaman online ilegal ke kampung-kampung.
Karena itu, pemda mendorong perluasan literasi dan inklusi keuangan tidak berhenti di wilayah kota. Sasaran edukasi diarahkan ke desa-desa yang selama ini minim paparan layanan keuangan formal.
Mengapa Warga Desa Jadi Sasaran Edukasi
Tuti menilai pemahaman masyarakat soal layanan keuangan formal harus terus dinaikkan. Dengan pengetahuan yang cukup, warga bisa memilih produk keuangan yang aman dan mengelola keuangan secara bijak.
Harapan lain, warga tidak mudah tergiur tawaran pinjaman ilegal yang menjanjikan proses cepat tanpa mempertimbangkan risikonya. "Kami di pemerintah daerah terus mendorong perluasan literasi ini agar masyarakat desa tidak terjebak pinjol ilegal," kata Tuti dalam keterangan yang dikutip dari pemberitaan Radar Cirebon.
Pesan itu disampaikan Tuti, yang akrab disapa Amih Tuti, saat menghadiri pembukaan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Kamis (29/10/2026).
Rangkaian BIK 2026 Berlangsung hingga 1 November
Kegiatan tersebut diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan. Tujuannya memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal.
Rangkaian Puncak BIK 2026 berlangsung hingga Minggu, 1 November 2026. Berbagai agenda edukasi dan pengenalan layanan keuangan disiapkan bagi masyarakat yang datang.
Bagi Pemkab Kuningan, forum itu menjadi kesempatan menekankan bahwa literasi keuangan bukan urusan warga kota saja. Warga desa disebut perlu mendapat informasi yang sama, baik soal manfaat maupun risiko produk keuangan.
Inklusi Keuangan Disebut Bisa Dorong UMKM
Tuti menghubungkan literasi keuangan dengan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Akses ke layanan keuangan formal dinilai membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha.
"Melalui inklusi keuangan yang cerdas, mari kita dorong pertumbuhan UMKM dan wujudkan masyarakat yang mandiri," ujarnya.
Ia berharap peningkatan literasi keuangan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Bagi warga desa, pemahaman yang baik soal produk keuangan dinilai menjadi bekal utama agar tidak terjerat pinjaman ilegal.
