BANDUNG — Program UMKM Kita Naik Kelas menyasar peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil, bukan sekadar pembagian bantuan. DPW Partai Perindo Jawa Barat menilai legalitas dan standardisasi produk masih jadi hambatan utama bagi UMKM untuk berkembang.
Keterbatasan akses pendampingan disebut sering memperlambat langkah pelaku usaha menembus pasar yang lebih luas. Program yang digelar di Kota Bandung dan Kabupaten Cimahi ini diarahkan menjawab persoalan tersebut.
10 NIB dan 10 Sertifikat Halal Jadi Target Fasilitasi
Dari 30 pelaku usaha yang dijangkau, program memfokuskan bantuan pada pengurusan 10 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 10 sertifikat halal. Kedua dokumen itu dinilai menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk naik kelas.
Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok menyebut tema kegiatan HUT ke-12 partai, "Bersatu, Berdaya, Berdampak", dipilih karena relevan dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.
"Tema Bersatu, Berdaya, Berdampak memiliki makna yang sangat relevan dengan upaya pemberdayaan UMKM. Kita harus bersatu membangun kolaborasi, memperkuat kapasitas pelaku usaha agar semakin berdaya, serta memastikan setiap program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," kata Rifqi, Senin (2/10/26).
Dorong UMKM Miliki Legalitas dan Kemampuan Kembangkan Pasar
Rifqi menegaskan pemberdayaan UMKM tidak berhenti pada kemampuan memproduksi dan menjual barang. Legalitas usaha, sertifikasi halal, kualitas produk, hingga kemampuan memperluas pasar disebut sebagai bagian yang sama pentingnya.
"UMKM harus kita dorong untuk naik kelas. Bukan hanya mampu memproduksi dan menjual, tetapi juga memiliki legalitas usaha, sertifikasi halal, kualitas produk, dan kemampuan mengembangkan pasar. Harapannya, UMKM dapat tumbuh lebih profesional, mandiri, dan berdaya saing," ujarnya.
Langkah DPW Perindo Jabar itu sejalan dengan narasi partai sebagai pendukung ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan diarahkan agar pelaku UMKM lebih mandiri dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Bagi warga Bandung dan Cimahi yang menjalankan usaha kecil, pendampingan legalitas semacam ini menjadi titik awal untuk mengakses program pemerintah, pembiayaan bank, hingga pasar ritel modern yang biasanya mensyaratkan NIB dan sertifikat halal.
