CIREBON — Dinamika politik di internal Pemerintah Kota Cirebon memicu reaksi dari berbagai pihak setelah muncul kabar ketegangan antara Wali Kota Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati. Isu ini mencuat seiring adanya keluhan mengenai minimnya peran wakil kepala daerah dalam pengambilan keputusan krusial di tingkat pemerintahan.
Sekretaris DPC PKB Kota Cirebon, Ide Bagus Arief Setiawan yang akrab disapa Ibas, menyatakan bahwa situasi ini perlu dicermati secara objektif. Menurutnya, hubungan kerja antara kepala daerah dan wakilnya harus berpijak pada etika politik dan prinsip good governance agar roda organisasi tetap berjalan optimal.
Mengapa Posisi Wakil Wali Kota Bukan Sekadar Pelengkap Administratif?
Ibas menekankan bahwa posisi wakil wali kota memiliki legitimasi politik yang setara karena dipilih langsung oleh masyarakat dalam satu paket kepemimpinan. Oleh karena itu, menempatkan wakil hanya sebagai pelengkap administratif merupakan kekeliruan dalam praktik demokrasi di daerah.
Ia menilai pelibatan wakil wali kota dalam setiap kebijakan strategis, termasuk agenda rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan birokrasi, adalah mandat dari prinsip kolektif-kolegial. Tanpa adanya transparansi dan koordinasi yang kuat, efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah dipertaruhkan.
Potensi Disfungsi Koordinasi dalam Kebijakan Strategis
Ketegangan yang terjadi antara Effendi Edo dan Siti Farida dinilai bukan sekadar gesekan personal antar-individu. Ibas memandang fenomena ini sebagai sinyal adanya potensi disfungsi koordinasi pada level pimpinan tertinggi di Kota Cirebon.
Keluhan yang muncul mengenai dominasi sepihak dalam pengambilan kebijakan strategis dianggap sebagai peringatan bagi tata kelola birokrasi. Jika dibiarkan, ketidakharmonisan ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas layanan publik dan implementasi program pembangunan yang telah direncanakan.
“Ini bukan soal personal, tapi alarm bagi tata kelola pemerintahan agar lebih sehat dan terstruktur,” ujar Ibas.
Prinsip Kolektif-Kolegial sebagai Kunci Stabilitas Birokrasi
Dalam kerangka pemerintahan daerah yang ideal, sinergi antara wali kota dan wakilnya menjadi pondasi utama. Ibas menegaskan bahwa setiap langkah strategis yang diambil pemerintah kota seharusnya merupakan hasil kesepakatan bersama untuk menjamin akuntabilitas.
Isu keretakan ini kini menjadi perhatian publik di Kota Cirebon. Sejumlah pihak berharap adanya langkah rekonsiliasi dan perbaikan komunikasi di level pimpinan guna memastikan transparansi serta profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan tetap terjaga hingga akhir masa jabatan.
