JAWA BARAT — Kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia tengah diuji di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pernyataan itu disampaikan Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (6/6/2026).
Menurut Didik, pasar keuangan global membaca APBN sebagai representasi langsung dari kredibilitas negara dalam mengelola ekonomi. "Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan fiskal, ekspansi belanja, atau ketidakkonsistenan implementasi dapat langsung memengaruhi sentimen investor," ujarnya.
Defisit Tak Terkendali Berpotensi Tingkatkan Risiko Negara
Didik menjelaskan, risiko utama yang mengancam kepercayaan pasar adalah ekspansi fiskal yang tidak terkontrol, munculnya program-program baru tanpa evaluasi memadai, serta lemahnya disiplin fiskal dalam jangka menengah. Ia menekankan bahwa APBN yang sehat tidak hanya diukur dari besaran defisit atau tingkat belanja negara.
"Pasar akan percaya jika pengelolaan APBN terukur, terkendali, dan prosesnya dijalankan dengan baik dan sahih di parlemen," tegas Didik.
Ia memperingatkan, ketika defisit dianggap tidak terkendali, risiko negara atau sovereign risk akan meningkat. Dampaknya langsung terasa pada nilai tukar rupiah dan arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik.
Peran Legislatif dan Transparansi Jadi Sorotan
Dalam pandangannya, lembaga legislatif memegang peran krusial dalam menjaga kualitas APBN. Jika proses politik anggaran di DPR hanya menjadi formalitas tanpa evaluasi yang ketat, persepsi risiko di mata investor global akan meningkat.
Didik menambahkan, APBN harus dipahami sebagai instrumen komunikasi ekonomi kepada pasar global. Setiap kebijakan fiskal mengirimkan sinyal mengenai arah ekonomi, stabilitas politik, dan kemampuan pemerintah dalam menjaga disiplin kebijakan.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, menjaga konsistensi fiskal menjadi semakin penting bagi Indonesia. Ketika kepercayaan pasar melemah, dampaknya dapat langsung tercermin pada arus modal keluar dan tekanan pada mata uang.
Penguatan Tata Kelola Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan
Didik menegaskan bahwa penguatan tata kelola APBN menjadi bagian penting dari upaya membangun kembali kepercayaan investor. Ia menekankan, penyusunan anggaran harus dilakukan secara kredibel, transparan, dan konsisten dengan aturan yang berlaku.
"Pasar akan percaya jika pengelolaan APBN terukur, terkendali, dan prosesnya dijalankan dengan baik dan sahih di parlemen," ulangnya menekankan.
