SUBANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang kembali mencatatkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, mereka meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan ini diterima langsung oleh Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, dan Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurrachman, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Selasa (9/6/2026). Capaian ini menegaskan konsistensi Pemkab Subang dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi fiskal selama delapan tahun terakhir.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 diserahkan oleh Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pemeriksaan BPK bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
Empat Kriteria Ketat di Balik Opini WTP
Firman Nurcahyadi menjelaskan, opini WTP yang diraih Pemkab Subang bukanlah hasil instan. Pemberian opini ini didasarkan pada empat kriteria utama yang menjadi standar pemeriksaan BPK. Kriteria tersebut meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) dalam laporan keuangan.
"Pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan bahwa pemerintahan dilaksanakan secara profesional, independen, objektif, dan berkualitas, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipercaya dan memberikan manfaat," ujar Firman dalam keterangannya di Bandung.
Konsistensi yang Membangun Kepercayaan Publik
Raihan WTP delapan kali berturut-turut ini membuktikan tata kelola keuangan di lingkungan Pemkab Subang telah berjalan sesuai koridor yang ditetapkan. Capaian ini juga menjadi modal penting bagi daerah untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemerintah pusat terhadap kemampuan fiskal Subang. Dengan opini ini, proses pencairan dana transfer dari pusat hingga pinjaman daerah pun cenderung lebih lancar karena risiko penyimpangan dinilai rendah.
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, yang didampingi Ketua DPRD Victor Wirabuana Abdurrachman saat menerima LHP, menyatakan komitmennya untuk terus mempertahankan prestasi ini. Meski demikian, opini WTP bukanlah akhir dari proses perbaikan, melainkan tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
Keberhasilan ini sekaligus menjadi pelecut bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Subang untuk tidak berpuas diri. Ke depannya, Pemkab Subang diharapkan tidak hanya fokus pada opini akuntansi, tetapi juga pada dampak langsung belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
