JAWA BARAT — Analis Tenggara Strategics menemukan bahwa salah satu akar masalah pemadaman adalah ketidakselarasan antara jadwal produksi tambang yang tertuang dalam RKAB dengan kebutuhan riil Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ketika pasokan batu bara dari tambang tersendat, PLTU milik PLN di beberapa titik di Jawa terpaksa mengurangi beban atau bahkan berhenti beroperasi sementara.
Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi harga batu bara acuan (HBA) yang memengaruhi keputusan pemasok untuk memenuhi kontrak domestik. Dalam analisisnya, Tenggara menyebut bahwa mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) belum sepenuhnya menjamin pasokan tepat waktu jika tidak didukung oleh perencanaan tambang yang ketat.
Dampak Langsung ke Masyarakat dan Industri
Pemadaman bergilir yang terjadi bukan hanya memadamkan lampu rumah tangga, tetapi juga menghentikan mesin produksi pabrik-pabrik di kawasan industri Jawa. Kerugian ekonomi akibat waktu produksi yang hilang diperkirakan tidak sedikit, meski belum ada angka resmi dari pemerintah.
Bagi pelanggan rumah tangga, pemadaman mendadak juga merusak peralatan elektronik dan mengganggu aktivitas sehari-hari. "Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi sudah menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap keandalan pasokan listrik," tulis Tenggara dalam laporannya.
Akar Masalah: Sinkronisasi Antar Kementerian
Tenggara menyoroti bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator pertambangan dan Kementerian BUMN selaku pemilik saham PLN perlu duduk bersama. Selama ini, proses persetujuan RKAB tambang seringkali tidak mempertimbangkan musim puncak kebutuhan listrik, seperti saat cuaca ekstrem yang meningkatkan permintaan pendingin ruangan.
“Tanpa peta jalan yang terintegrasi antara jadwal produksi tambang dan kurva beban listrik nasional, risiko blackout akan selalu mengintai setiap tahun,” demikian kesimpulan analisis tersebut.
Ke depan, Tenggara mendorong agar pemerintah menerapkan sistem peringatan dini berbasis data real-time antara stok batu bara di PLTU dengan produksi di mulut tambang. Langkah ini dinilai lebih efektif daripada sekadar menambah kuota produksi di atas kertas.
