BANDUNG — Pendataan terhadap Wagub Erwan Setiawan dilakukan langsung oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), Ferendra Kusdwinuryanto Saputro, dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Ria Yunita Emkaen. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, turun memantau proses wawancara di lokasi.
Mengapa Wagub Jabar Didata Petugas BPS?
Langkah itu merupakan bentuk dukungan Pemprov Jawa Barat terhadap SE2026. Erwan mengajak para pelaku usaha di daerah untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas BPS yang datang ke tempat usaha.
“Saya mengajak masyarakat Jawa Barat untuk berperan aktif dalam mengikuti Sensus Ekonomi ini demi perbaikan ekonomi di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ujar Erwan dalam keterangan yang diterima redaksi.
Apa yang Didata dalam Sensus Ekonomi 2026?
SE2026 merupakan program nasional BPS untuk memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh. Data yang dihimpun mencakup berbagai aktivitas usaha di luar sektor pertanian—dari warung kelontong, bengkel, hingga perusahaan menengah.
Hasil sensus ini akan menjadi dasar penyusunan perencanaan, evaluasi, dan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. BPS menegaskan seluruh data yang diberikan responden dikelola sesuai ketentuan statistik resmi dan dimanfaatkan untuk menyusun indikator ekonomi yang akurat.
Stiker SE2026 Jadi Tanda Pendataan Selesai
Usai proses wawancara, petugas melanjutkan kegiatan dengan dokumentasi dan pemasangan stiker Sensus Ekonomi 2026 di rumah dinas Wagub. Stiker itu menjadi penanda bahwa proses pendataan di lokasi tersebut telah selesai dilaksanakan.
BPS berharap kehadiran pimpinan daerah sebagai responden bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha lain untuk ikut menyukseskan SE2026. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat, menurut BPS, berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Dampak Bagi Pelaku Usaha di Jawa Barat
Pemprov Jawa Barat berkomitmen mendukung penyediaan data statistik yang kredibel. Data dari SE2026 akan menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan ekonomi.
BPS mengajak seluruh responden memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, BPS optimistis SE2026 mampu menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk pembangunan yang lebih tepat sasaran.
