BANDUNG — Selisih antara perencanaan dan realisasi anggaran yang mencapai Rp 5,7 triliun dinilai bukan sekadar masalah teknis. Doni Hutabarat, legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, menyebut angka defisit itu menunjukkan bahwa perhatian gubernur tidak berada pada urusan yang tepat.
“Defisit sampai Rp5,7 triliun menunjukkan bahwa gubernur dalam mengelola sistem pemerintahannya tidak maksimal. Artinya, apa yang direncanakan melesetnya sangat jauh,” kata Doni dalam pernyataan yang dikutip Bogor Online, Senin lalu.
Penyebab Defisit: Transfer DBH Tersendat dan Tunggakan Rp 1,2 Triliun
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa potensi defisit terjadi akibat tersendatnya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga masih memiliki tunggakan DBH yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,2 triliun.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) telah mengimbau para anggotanya agar lebih berhati-hati dan selektif dalam mengikuti proyek-proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Imbauan itu muncul lantaran proyek pembangunan dan pembayaran kepada rekanan pemerintah dinilai berpotensi terganggu.
Kritik Gaya Kepemimpinan: Konten vs Manajemen Fiskal
Doni menegaskan bahwa keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya diukur dari kemampuannya mengelola pemerintahan secara menyeluruh, termasuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Ia menyoroti gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dinilai lebih banyak bertumpu pada inisiatif pribadi di lapangan.
“Mau disebut pencitraan atau apa, yang jelas dia berjalan, melihat sendiri, menggunakan pikirannya, lalu mengerjakan. Tetapi masih banyak persoalan lain yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Pernyataan itu merujuk pada aktivitas gubernur yang kerap turun langsung ke masyarakat, namun dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan struktural di pemerintahan. “Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dia mengelola pemerintahan tidak sesuai dengan kehebatan dia membuat konten,” tegas Doni.
Dampak ke Proyek dan Pelayanan Publik
Potensi defisit APBD Jawa Barat ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada pelaksanaan proyek pembangunan serta pelayanan publik. Dengan kondisi tersebut, berbagai pihak berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengelolaan fiskal dan menjaga kepercayaan dunia usaha.
Doni mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan adanya kesalahan manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia berpandangan bahwa perhatian gubernur seharusnya tidak hanya terfokus pada aktivitas yang bersifat personal, melainkan juga pada penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan secara menyeluruh.
