JAWA BARAT — Feri Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, didapuk sebagai Menteri Sekretaris Negara dalam struktur kabinet bayangan yang diumumkan Jumat (31/7/2026). Inisiatif ini digagas untuk mengisi ruang checks and balances yang dinilai mandul di tengah kekacauan tata kelola pemerintahan saat ini.
"Format ini bukan format baru sebenarnya dalam tata negara di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang carut-marut ini," ujar Feri dalam keterangan resminya.
Alasan di Balik Pembentukan Kabinet Tandingan
Feri menegaskan kabinet bayangan yang ia bentuk bukan dimaksudkan sebagai penghambat kinerja pemerintah. Justru sebaliknya, kehadiran mereka ingin menjadi pesaing positif dalam menyajikan alternatif kebijakan.
"Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Lalu kita pikir kenapa tidak ada mekanisme yang sama? Karena seolah-olah kabinet parlementer sedang bekerja, tapi demi tujuan baik," katanya menjelaskan latar belakang inisiatif ini.
Rapor Perdana untuk Prabowo-Gibran
Langkah konkret pertama yang akan dieksekusi kabinet bayangan adalah merilis evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penilaian ini disusun dengan pendekatan checks and balances berbasis data dan bukti lapangan.
"Tapi yang dalam waktu dekat akan kami kerjakan adalah meluncurkan rapor pemerintahan Prabowo Subianto dalam perspektif checks and balances yang kami lakukan. Tiga bulan kurang ya, mereka akan dapat rapor. Akan pakai data, akan pakai bukti," pungkas Feri.
Mekanisme Pengawasan Ala Sistem Parlementer
Dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet bayangan lazim diisi oleh partai oposisi dengan portofolio yang berseberangan dengan menteri aktif. Mereka bertugas mengawasi, mengkritisi, dan menawarkan kebijakan alternatif.
Adopsi mekanisme ini dalam sistem presidensial Indonesia dinilai langkah yang tidak lazim. Namun Feri menilai kondisi ketatanegaraan yang kian semrawut membutuhkan inovasi pengawasan di luar jalur formal yang ada.
Struktur kabinet bayangan yang diumumkan terdiri dari 15 orang dengan pembagian portofolio kementerian yang mencerminkan kementerian riil di pemerintahan. Belum ada rincian lengkap mengenai siapa saja tokoh yang mengisi posisi menteri bayangan selain Feri Amsari.
Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kontroversial. Kabinet bayangan diharapkan menjadi wadah bagi akademisi dan pegiat antikorupsi untuk menyuarakan pengawasan berbasis keilmuan.
Rencana perilisian rapor kinerja dalam tiga bulan ke depan akan menjadi uji kredibilitas pertama bagi kabinet bayangan. Publik menunggu apakah penilaian yang disusun benar-benar objektif atau sekadar alat tekanan politik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.
