CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menginstruksikan percepatan masa tanam dan penggunaan varietas padi tahan kering guna mengantisipasi ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Strategi tersebut melibatkan koordinasi lintas instansi untuk mengamankan distribusi air di wilayah-wilayah rawan gagal panen.
Fokus intervensi diarahkan pada pengamanan irigasi serta penyiagaan pompa air di titik-titik kritis. Dinas Pertanian setempat telah berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta PSDAP untuk memastikan ketersediaan air tetap terkendali.
Kepala Subsektor Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Cirebon, Iwan Mulyawan, mengonfirmasi bahwa koordinasi dilakukan lebih awal agar distribusi air tidak terhambat saat debit sungai mulai menurun. Menurutnya, kesiapan alat mesin pertanian menjadi instrumen utama dalam menghadapi kondisi darurat di lapangan.
Strategi Percepatan Tanam dan Penggunaan Benih Inpago
Percepatan masa tanam menjadi kunci utama agar tanaman padi sudah memasuki fase pertumbuhan yang kuat sebelum puncak kemarau tiba. Petani didorong untuk memulai pengolahan lahan lebih awal dari jadwal biasanya guna meminimalkan risiko kerusakan tanaman akibat kekurangan air.
"Percepatan tanam memberi peluang tanaman bertahan lebih baik saat kemarau datang," ujar Iwan Mulyawan, Minggu (3/5/2026).
Selain pengaturan waktu, pemerintah daerah mengarahkan petani menggunakan varietas padi adaptif seperti padi gogo dan Inpago. Jenis ini dinilai memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap keterbatasan air dibandingkan varietas konvensional. Pendekatan ini krusial bagi lahan sawah yang sangat bergantung pada curah hujan.
Pemetaan Wilayah Rawan Kekeringan di Cirebon Selatan dan Utara
Berdasarkan data evaluasi lima tahun terakhir, sejumlah kecamatan di Cirebon dipetakan sebagai zona merah kekeringan. Di wilayah selatan, Kecamatan Sedong, Susukan Lebak, dan Karangwareng menjadi prioritas karena keterbatasan akses jaringan irigasi permanen.
Kondisi serupa juga membayangi wilayah utara, khususnya di Kecamatan Gunung Jati dan Suranenggala. Pemetaan ini menjadi acuan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan pompa air, baik yang dikelola kelompok tani maupun cadangan milik pemerintah daerah.
"Pompa air sudah disiagakan, baik bantuan pemerintah maupun milik petani. Saat kondisi kritis, alat sudah siap digunakan," kata Iwan menjelaskan kesiapan teknis di lapangan.
Luas Baku Sawah Menyusut Jadi 49.000 Hektare
Tantangan sektor pertanian di Cirebon kian berat seiring menyusutnya luas baku sawah. Data Dinas Pertanian mencatat luas lahan kini berada di angka 49.690 hektare, turun dari data ATR/BPN tahun 2024 yang mencapai 50.466 hektare. Pada pendataan terbaru 2025, angka ini diprediksi merosot ke kisaran 49.000 hektare.
Dari total lahan tersebut, sekitar 44.000 hingga 45.000 hektare difokuskan untuk budidaya padi, sementara sisanya ditanami palawija dan hortikultura. Meski produksi beras tahunan masih surplus sekitar 90.000 ton, tren ini menunjukkan penurunan signifikan dibanding satu dekade lalu yang mampu menembus angka 110.000 ton.
Iwan menyebut penurunan surplus dipicu oleh dua faktor utama: alih fungsi lahan dan peningkatan konsumsi akibat pertumbuhan penduduk. Kondisi ini menuntut efisiensi produksi yang lebih tinggi agar ketahanan pangan daerah tidak goyah.
Keterbatasan Anggaran dan Usulan Bantuan ke Pusat
Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui adanya keterbatasan anggaran daerah untuk memberikan bantuan langsung secara masif kepada petani terdampak. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah melayangkan usulan dukungan kepada pemerintah pusat.
"Kami mengusulkan bantuan benih dari cadangan nasional serta perbaikan jaringan irigasi," tutur Iwan.
Dukungan dari pusat diharapkan mampu memperkuat struktur pertanian daerah dalam menghadapi tekanan iklim yang kian tidak menentu. Pemerintah daerah berkomitmen terus memantau perkembangan cuaca guna memastikan target produksi beras 350.000 hingga 360.000 ton per tahun tetap tercapai.
