JAWA BARAT — Langkah ini diambil untuk mempercepat perluasan jangkauan program tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan. Nanik mengungkapkan bahwa sejumlah investor telah merealisasikan pembangunan dapur di beberapa wilayah, namun masih banyak daerah yang belum tersentuh. Untuk lokasi-lokasi tersebut, BGN akan merancang skema kerja sama alternatif.
Skema Alternatif untuk Daerah Terpencil
Nanik mencontohkan, di wilayah terpencil seperti pulau kecil dengan jumlah murid yang sangat sedikit, pembangunan dapur baru dari nol dinilai tidak efisien. Sebagai gantinya, BGN mendorong pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah atau dapur umum milik masyarakat.
"Tidak harus bangun dapur baru supaya tidak menggunakan APBN semuanya," ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6). Ia menambahkan bahwa model dapur tidak harus seragam dan bisa disesuaikan dengan kondisi geografis serta kebutuhan setempat.
Mengapa Skema Non-APBN Digencarkan
Keputusan ini merupakan respons terhadap tantangan pendanaan program MBG yang membutuhkan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur dapur di 514 kabupaten/kota. Dengan membuka keran investasi dan hibah, pemerintah berharap dapat mengakselerasi realisasi program tanpa menunggu alokasi anggaran tahunan dari APBN.
Nanik menyebutkan, pihaknya tengah menjajaki berbagai pola kemitraan dengan pihak ketiga. "Kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN," katanya, menegaskan komitmen untuk mencari sumber pendanaan inovatif di luar skema belanja negara tradisional.
Investor Sudah Masuk, Hibah Asing Dikaji
Meski tidak merinci jumlah investor yang telah berpartisipasi, Nanik memastikan bahwa model pendanaan swasta sudah berjalan di sejumlah titik. BGN kini tengah menyusun kerangka hukum dan teknis untuk mengakomodasi hibah dari luar negeri, yang memerlukan koordinasi lintas kementerian.
Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga keberlanjutan program MBG di tengah keterbatasan ruang fiskal. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana awal untuk program ini dalam APBN 2025, namun pengembangan dapur secara masif membutuhkan suntikan dana di luar pagu yang telah ditetapkan.
Dampak dan Tindak Lanjut
Kebijakan ini membuka peluang bagi investor domestik dan asing untuk berpartisipasi dalam program prioritas nasional. Namun, skema hibah luar negeri diperkirakan akan melalui proses kajian yang lebih ketat, mengingat keterlibatan dana asing dalam program yang menyasar anak sekolah memerlukan pengawasan khusus.
BGN menargetkan seluruh daerah di Indonesia memiliki dapur MBG yang beroperasi dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Dengan skema non-APBN, percepatan pembangunan dapur diharapkan bisa dilakukan tanpa harus menunggu siklus anggaran tahunan pemerintah.
