TASIKMALAYA — Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata, membuka tabir persoalan serius di balik proyek pembangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah berjalan di wilayahnya. Pengakuan mengejutkan datang langsung dari Kepala Inspektorat Provinsi Jabar saat DPRD setempat menyampaikan kekhawatiran atas pengawasan proyek-proyek tersebut.
"Satu yang paling pasti adalah pengakuan jujur dari Kepala Inspektorat ketika kita sampaikan itu. Dari sekian banyak proyek yang hari ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, ternyata tidak mampu diawasi secara maksimal oleh pihak Inspektorat Provinsi karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia," ujar Hilman.
Ruang Kosong Pengawasan di Tingkat Kota
Persoalan ini menjadi paradoks dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, kewenangan proyek sepenuhnya ditarik ke tingkat provinsi. Di sisi lain, kapasitas pengawasan internal justru kedodoran.
Hilman menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan formal untuk mengawasi proyek yang bukan merupakan proyek kota. Kondisi ini membuat proyek-proyek provinsi berada di ruang kosong: pemerintah kota tidak bisa bertindak, sementara Inspektorat Provinsi disebut tidak mampu menjangkau seluruh titik pekerjaan.
"Kalau proyeknya bukan proyek kota, kami di kota tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi. Ini murni menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan itu sendiri sudah diakui oleh Inspektorat Provinsi," kata Hilman.
Risiko Mutu dan Dugaan Penyimpangan Anggaran
Hilman menilai persoalan ini bukan sekadar urusan administratif. Proyek yang berjalan tanpa kontrol berlapis berisiko tinggi terhadap mutu pekerjaan, volume, spesifikasi, hingga ketepatan penggunaan anggaran publik yang nilainya tidak kecil.
"Yang paling pasti adalah Pemerintah Provinsi sendiri tidak bisa melakukan proses kontrol internal berkaitan dengan proyek-proyek yang hari ini sudah dilaksanakan," tegasnya.
Menurutnya, setiap pekerjaan yang menggunakan uang rakyat semestinya memiliki mekanisme pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima. Tanpa itu, potensi kerugian negara menganga lebar.
Pemprov Jabar Dinilai Salah Arah Kebijakan
Di hadapan DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman mempertanyakan apakah pimpinan tertinggi Pemprov Jabar mengetahui kondisi ini. "Kan logikanya tidak mungkin juga ini terjadi tanpa sepengetahuan Pak Gubernur," ujarnya.
Ia menilai kebijakan sentralisasi kewenangan ini keliru. Alih-alih memperkuat kapasitas pengawasan di daerah, Pemprov Jabar justru memusatkan seluruh sumber daya dan kewenangan di tingkat provinsi.
"Pemerintah Provinsi seharusnya melakukan pembinaan dan memperkuat otonomi di daerah, memperkuat kapasitas daerah dalam pembangunan, serta memiliki kewajiban membantu secara finansial dan pembangunan. Tapi hari ini justru menarik seluruh kewenangan dan sumber dayanya ke mereka," tutur Hilman.
Apa Langkah Selanjutnya?
Hilman mendesak Pemprov Jabar untuk segera mengevaluasi desain pengelolaan proyek di daerah. Kecepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan akuntabilitas.
"Jangan sampai kewenangannya ditarik ke provinsi, tetapi pengawasannya tidak mampu menjangkau seluruh proyek. Pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat di daerah yang menjadi lokasi pembangunan," pungkasnya.
