CIBINONG — Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan pembangunan jalan alternatif penghubung kawasan Rumpin hingga Cigudeg tetap berlanjut pada 2026, meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji masa depan aktivitas pertambangan di wilayah barat Bogor. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa infrastruktur tersebut berstatus jalan kelas kabupaten yang bisa diakses semua kendaraan angkutan barang, bukan jalur eksklusif perusahaan tambang. Proyek ini telah memasuki tahap penetapan lokasi dan menunggu persetujuan resmi dari Pemprov Jabar.
Anggaran Rp100 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Rudy Susmanto memastikan anggaran sebesar Rp100 miliar sudah masuk dalam postur APBD 2026 khusus untuk keperluan ganti rugi lahan. "Prioritas utama tahun ini adalah menyelesaikan seluruh proses administrasi terkait pengadaan lahan yang diperlukan," ujarnya di Cibinong, Selasa (2/6).
Proyek ini sebenarnya sudah mulai dirancang sejak 2025. Saat ini, tahapan pembangunan fisik tetap berjalan sesuai prosedur administrasi yang berlaku, meskipun regulasi operasional tambang masih menjadi kewenangan penuh Pemprov Jabar. Pemkab Bogor dalam posisi menunggu kebijakan terbaru dari provinsi terkait izin aktivitas pertambangan.
Jalan Kabupaten, Bukan Jalur Tambang Eksklusif
Pemerintah daerah menegaskan bahwa jalur yang dibangun memiliki status sebagai jalan kelas kabupaten, bukan jalur khusus internal perusahaan. Aksesnya terbuka untuk seluruh kendaraan angkutan barang umum maupun angkutan hasil tambang.
Rudy menjelaskan bahwa jika tambang kembali dibuka di masa depan, seluruh truk pengangkut wajib beralih menggunakan jalur ini untuk menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya umum. "Keberadaan jalan ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi warga sekitar. Pembangunan infrastruktur ini tidak akan memberikan kerugian bagi pihak mana pun di masa depan," tegasnya.
Dampak Ekonomi bagi Warga Cigudeg dan Rumpin
Bupati menyebut bahwa jalur tersebut akan menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat di wilayah Cigudeg dan Rumpin, bahkan jika aktivitas tambang nantinya dihentikan. Fokus utama pembangunan adalah mempermudah konektivitas logistik secara menyeluruh di Bogor bagian barat. Dengan adanya jalur ini, beban jalan raya umum diharapkan dapat berkurang secara signifikan.
Kajian Lingkungan dari Pemprov Jabar
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menelaah keberlangsungan industri tambang di Bogor Barat. Kajian ini mencakup aspek lingkungan hidup hingga rencana pengembangan ekonomi pasca-tambang bagi warga lokal.
Pemerintah Provinsi perlu memastikan apakah cadangan tambang masih tersedia untuk jangka panjang atau justru sudah mendekati akhir operasional. Dedi Mulyadi menekankan bahwa evaluasi tidak hanya fokus pada pembangunan jalan, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan. Pemerintah ingin menjamin bahwa masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan yang layak setelah masa pertambangan berakhir nanti.
