CIREBON — Ratnawati menyampaikan materi soal transparansi dan akuntabilitas publik di hadapan siswa dan guru SMKN 1 Kota Cirebon. Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat itu menilai pemahaman soal pengelolaan uang rakyat perlu ditanamkan sejak bangku sekolah, bukan hanya di kalangan orang dewasa.
Keterbukaan Informasi sebagai Kunci Pengawasan
Menurut Ratnawati, DPRD punya kewajiban mempublikasikan produk hukum, hasil pengawasan, hingga dokumen APBD. Langkah itu disebutnya menumbuhkan kesadaran bahwa pemerintahan adalah urusan publik yang harus diawasi bersama.
"Keterbukaan informasi adalah kunci. DPRD wajib mempublikasikan produk hukum (Perda), hasil pengawasan, dan APBD. Tindakan ini menumbuhkan kesadaran bahwa pemerintahan adalah urusan publik yang harus diawasi," ujar Ratnawati.
Politikus yang akrab disapa Hj. Ratnawati itu juga menyoroti peran wakil rakyat dalam mengawal anggaran. Pengawasan legislatif, katanya, bukan formalitas, melainkan bagian dari mekanisme kontrol yang melekat pada jabatan anggota dewan.
Hak Interpelasi dan Angket sebagai Alat Kontrol
Ratnawati menjelaskan bahwa penggunaan hak-hak DPRD seperti Hak Interpelasi dan Hak Angket merupakan praktik nyata dari prinsip kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Kedua hak itu, menurutnya, menjadi instrumen bagi legislatif untuk meminta penjelasan eksekutif atas kebijakan yang dianggap bermasalah.
"Penggunaan hak-hak DPRD seperti Hak Interpelasi dan Hak Angket adalah praktik nyata dari prinsip kontrol dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances). Dan Anggota DPRD secara moral dan politis wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya," pungkasnya.
Selain soal hak legislatif, Ratnawati menegaskan tanggung jawab moral setiap anggota dewan kepada konstituen. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari akuntabilitas politik seorang wakil rakyat.
Wawasan Baru bagi Pelajar SMKN 1 Cirebon
Pemaparan tersebut memberi wawasan baru bagi siswa SMKN 1 Cirebon soal pentingnya pengawasan publik. Materi soal APBD dan mekanisme kontrol legislatif jarang dibahas di ruang kelas, sehingga kegiatan ini menjadi pengenalan awal bagi pelajar terhadap proses pemerintahan daerah.
Ratnawati merupakan anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Jabar XII yang mencakup wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ia duduk di Badan Anggaran, alat kelengkapan dewan yang membahas dan menetapkan arah kebijakan anggaran daerah bersama eksekutif.
