JAWA BARAT — Program ini bukan sekadar seremonial belaka. Dengan target 100 GWp, pemerintah berencana membangun PLTS yang kapasitasnya setara dengan puluhan kali lipat total pembangkit listrik tenaga surya yang telah terpasang di Indonesia saat ini. Untuk tahap awal, proyek ini akan dimulai dari lokasi yang menjadi titik peluncuran, yakni kawasan timur Bali yang memiliki potensi radiasi matahari tinggi.
Baca juga: Efisiensi Pertamina Diganjar, Harga BBM dan Elpiji Tak Naik
Realita di lapangan menunjukkan, pengembangan PLTS di Indonesia selama ini berjalan lambat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, kapasitas terpasang PLTS hingga tahun lalu baru menembus angka ratusan megawatt-peak. Melompat ke skala 100 GWp dalam tiga tahun berarti peningkatan kapasitas lebih dari seratus kali lipat—sebuah pekerjaan rumah raksasa yang menuntut kolaborasi lintas sektor.
Tantangan terbesar bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga kesiapan industri komponen dalam negeri. Regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi para pengembang. Tanpa dukungan pabrikan modul surya dan inverter lokal yang masif, tenggat waktu tiga tahun berpotensi meleset.
Wilayah pemanfaatan energi surya ini kelak akan menyentuh kebutuhan listrik rumah tangga, industri, hingga kawasan ekonomi khusus. Pemerintah memprioritaskan pembangunan PLTS di area dengan potensi matahari berlimpah seperti Nusa Tenggara, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat. Kehadiran proyek ini diharapkan menekan biaya listrik di daerah yang selama ini masih mengandalkan pembangkit diesel berbahan bakar minyak.
PT PLN (Persero) sebagai penyalur utama listrik akan memegang peran sentral dalam integrasi PLTS skala besar ke jaringan transmisi. Di sisi lain, Badan Usaha Milik Negara lain seperti Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE) juga berpotensi menjadi pengembang utama proyek-proyek tersebut. Skema kemitraan dengan swasta dan investor global dipastikan menjadi tulang punggung pembiayaan.
Perlu diingat, proyek senilai ini juga membuka peluang lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan manufaktur. Pemerintah memperkirakan satu GWp kapasitas PLTS membutuhkan ribuan tenaga kerja saat masa konstruksi berlangsung.
Lokasi peluncuran di Gilimanuk bukan tanpa alasan. Wilayah barat Pulau Dewata ini memiliki lahan yang dinilai cocok untuk pembangkit surya skala utilitas dan dekat dengan jaringan listrik yang terhubung ke Pulau Jawa melalui kabel bawah laut. Proyek di Bali ini akan menjadi proyek percontohan untuk kemudian di replikasi di provinsi lain.
Gagasan ambisius ini sejalan dengan target Net Zero Emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060. Namun, para pengamat energi mengingatkan bahwa konsistensi kebijakan menjadi kunci. Perubahan regulasi yang kerap terjadi di masa lalu membuat sebagian investor asing menahan diri untuk berinvestasi di sektor ini.
Jika target 100 GWp berhasil dipenuhi, Indonesia akan melompat ke peringkat lima besar dunia dalam hal kapasitas PLTS terpasang, mengungguli negara-negara seperti Jerman dan India. Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok energi bersih global di kawasan Asia Tenggara. Para pelaku industri kelistrikan nasional kini menanti regulasi turunan yang bisa membuat proyek ini berjalan mulus di lapangan.