Jatam Desak Pembatalan WUP dan Blok Migas di Sekitar Ujung Kulon

Penulis: Zulfikar Ahmad  •  Kamis, 19 November 2026 | 13:08:01 WIB
Jatam mendesak pembatalan WUP dan blok migas yang mengepung Taman Nasional Ujung Kulon.

JAWA BARAT — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menuntut pembatalan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan blok migas yang mengepung Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Banten. Desakan muncul karena kawasan konservasi itu kini terkepung zona ekstraktif dari daratan hingga perairan Selat Sunda dan Samudra Hindia.

Jatam menilai wacana relokasi Badak Jawa yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bukan sekadar persoalan satwa. Gagasan itu dibaca sebagai pintu masuk untuk melonggarkan perlindungan kawasan, terutama karena muncul beberapa bulan setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada Februari 2026.

Keputusan itu menetapkan hampir seluruh daratan dan perairan Provinsi Banten sebagai WUP. Dampaknya, TNUK berdiri sebagai enklave yang terkepung rapat oleh zona ekstraktif dari berbagai penjuru.

Mengapa WUP Dianggap Pintu Masuk Eksploitasi

Pemerintah berulang kali menegaskan WUP di sekitar Ujung Kulon bukan izin tambang langsung dan berada di luar kawasan konservasi. Jatam menyebut argumen itu menyesatkan.

Menurut Jatam, penetapan WUP tidak boleh dibaca naif sebagai garis di atas peta. WUP adalah instrumen hulu, tahapan legal paling krusial yang membuka jalan bagi lahirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kemudian hari.

Proyek ekstraktif selalu berproses sistematis: identifikasi potensi, pemetaan wilayah, legalisasi WUP, hingga penerbitan izin operasional. WUP menjadi fondasi hukum yang memberi legitimasi negara untuk memuluskan masuknya modal ke suatu kawasan.

Peta Tekanan di Sekitar Taman Nasional

Data Geoportal Minerba, peta Geomigas ESDM, dan dokumen resmi pemerintah menunjukkan bentang wilayah sekitar Ujung Kulon sudah dikelilingi berbagai aktivitas dan prospek eksploitasi. Di koridor timur laut TNUK tercatat IUP PT Rajawali Octorys Sundari untuk andesit seluas 84,7 hektar.

Ada pula IUP PT Batara Chaka Lestari untuk batu gamping seluas 22,7 hektar. Data Minerba juga mengonfirmasi potensi cadangan emas dan perak di wilayah timur kawasan.

Dari sisi perairan, peta Geomigas ESDM memperlihatkan Cekungan Migas Ujung Kulon. Sebagian besar perairan hingga daratan sekitar TNUK masuk dalam Area Studi Bersama (Joint Study Area) Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy.

Joint study serupa yang melibatkan sejumlah universitas untuk memberi rekomendasi kepada Komite Eksplorasi Nasional (KEN) bahkan menyebut rencana survei umum Ujung Kulon Basin Forearc sebagai target eksplorasi migas sejak 2019. Setidaknya ada tiga target yang hendak disurvei: carbonate buildup, unconventional play, dan hydrate gas.

Jejak Pengeboran Cula-1 dan Izin Tambang Banten

Secara historis, lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Ujung Kulon yang mencakup daratan dan lepas pantai Banten dimenangkan perusahaan asal Malaysia, M3nergy Berhad, pada 2007. Kontrak awal berjangka 30 tahun hingga 2037, dioperasikan anak usahanya, M3nergy Gamma Sdn. Bhd.

Pada awal 2016, M3nergy Gamma mengebor sumur eksplorasi lepas pantai Cula-1 dengan menunjuk PT Apexindo Pratama Duta Tbk sebagai kontraktor. Pengeboran memakai jack-up rig Soehanah dengan nilai kontrak US$5,4 juta, mencapai kedalaman 2.399 meter, tetapi tidak menemukan hidrokarbon.

Keberadaan sumur Cula-1 menunjukkan perairan dekat Ujung Kulon bukan hanya objek studi potensi migas, melainkan sudah menjadi lokasi pengeboran eksplorasi nyata. Tekanan bertambah karena Dinas ESDM Provinsi Banten mengidentifikasi wilayah Pandeglang berpotensi sumber daya mineral logam, termasuk emas dan perak.

Provinsi Banten saat ini memiliki 139 IUP aktif dengan total luas 25.903,36 hektar. Sebanyak 84 izin dikeluarkan pada periode 2017-2025 oleh gubernur, dan 55 izin lainnya diterbitkan Kementerian ESDM pada 2019-2022.

Tiga Tuntutan Jatam

Atas akumulasi ancaman itu, Jatam menyampaikan tiga tuntutan sikap. Pertama, membatalkan WUP dan blok migas yang mengepung Ujung Kulon dengan meninjau ulang penetapan serta menghentikan segala bentuk normalisasi eksploitasi di kawasan dan wilayah penyangganya.

Kedua, menolak pelemahan perlindungan kawasan dengan dalih relokasi. Jatam meminta pemerintah memastikan wacana mitigasi risiko bencana atau relokasi satwa tidak dijadikan alat legitimasi untuk melonggarkan batas konservasi demi kepentingan korporasi.

Ketiga, menempatkan keselamatan ekosistem dan masyarakat sekitar sebagai panglima tertinggi dalam setiap kebijakan tata ruang. Jatam juga mendesak penghentian perluasan aktivitas pertambangan darat maupun migas lepas pantai di sekitar Banten selatan.

Menurut Jatam, pertanyaan mendasar yang wajib dijawab pemerintah adalah mengapa kawasan penyangga bentang konservasi dipenuhi izin ekstraktif. Desakan ini menempatkan TNUK sebagai ujian bagi konsistensi pemerintah menyeimbangkan ambisi investasi energi dan mineral dengan komitmen konservasi.

Reporter: Zulfikar Ahmad
Sumber: dunia-energi.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top