CIMAHI — Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi semakin nyata setelah dana transfer ke daerah berkurang hingga Rp 238 miliar. Angka itu disebutkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, Hendra Gunawan, sebagai salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan program pembangunan.
“Prioritas yang utama yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota beserta DPRD Kota Cimahi, bahwa itu menitikberatkan kepada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” kata Hendra saat ditemui usai refleksi 25 Tahun Kota Cimahi di Hotel Tjimahi, Rabu (17/6/2026).
Dalam situasi keterbatasan, pemkot tidak bisa leluasa menjalankan seluruh program secara bersamaan. Hendra menjelaskan, tekanan fiskal sudah terasa dalam satu hingga dua tahun terakhir. Alhasil, kemampuan menentukan skala prioritas menjadi kunci agar layanan dasar tetap berjalan.
Tiga sektor yang dipilih—infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan—dinilai paling langsung menyentuh kebutuhan warga. Meski demikian, Hendra tidak merinci berapa besar alokasi anggaran untuk masing-masing sektor tersebut.
Pengamat Politik Unjani Cimahi, Arlan Siddha, menilai penurunan dana transfer sebenarnya bukan kejutan. Ia menyebut situasi global dan arah kebijakan nasional sudah memberikan sinyal sejak awal.
“Jadi tidak tidak bisa diprediksi, karena situasi dan kondisi yang selalu berubah dan kemudian dipengaruhi dengan situasi global. Jadi sebenarnya menurut saya hal tersebut juga sudah terbaca dari awal ketika misalnya Pak Prabowo mengatakan berbicara efektif dan efisien. Berbicara efisiensi istilahnya,” ujar Arlan saat dikonfirmasi, Sabtu (20/6/2026).
Di usia ke-25 tahun, Kota Cimahi dihadapkan pada ujian membuktikan bahwa keterbatasan fiskal tidak otomatis menjadi penghambat pembangunan. Situasi ini memaksa pemkot menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan dorongan membangun kemandirian ekonomi.
Belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Cimahi mengenai langkah konkret jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Namun, pengamat menekankan bahwa alarm kemandirian daerah sudah berbunyi, dan pemkot harus segera mencari sumber pendapatan asli daerah yang lebih stabil.