BANDUNG — Rencana menghidupkan kembali pungutan SPP di sekolah negeri menuai penolakan dari pimpinan DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menegaskan bahwa wacana tersebut tidak boleh diteruskan karena bertentangan dengan amanat pendidikan gratis 12 tahun.
Usulan penarikan iuran itu menyasar orang tua siswa dalam kategori status sosial ekonomi desil 6 hingga desil 10. Namun, Ono meragukan validitas data kesejahteraan yang digunakan sebagai acuan.
"Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Terlebih faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data," ujar Ono di Bandung, Jumat.
Politikus tersebut menekankan bahwa keterbatasan fasilitas sekolah tidak bisa dijadikan alasan untuk menarik biaya dari masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, sudah diwajibkan undang-undang untuk mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.
"Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Ono.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan serapan APBD agar seluruh kebutuhan operasional dan sarana prasarana sekolah negeri terpenuhi tanpa membebani kantong warga.
Selain menuntut komitmen penuh pada sekolah negeri, Ono juga mendorong pemprov untuk memperbesar porsi bantuan dan insentif bagi sekolah swasta. Langkah ini dinilai krusial agar sekolah swasta bisa meningkatkan kualitas fasilitas belajar tanpa harus membebani wali murid dengan biaya tinggi.
Melalui penegasan ini, Ono berharap wacana penarikan SPP tidak berlanjut menjadi kebijakan resmi. Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat.
"Saya berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak diteruskan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat," ucap Ono.