BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memulai pengerjaan akses jalan dan penyiapan lahan untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 2 di Kelurahan Kayumanis. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menargetkan ruas jalan utama menuju lokasi proyek bisa dioperasikan penuh pada November 2026.
Dedie menjelaskan, akses dari Jalan Soleh Iskandar menuju tapak PSEL membentang sepanjang 1,65 kilometer. Jalur ini berada persis di sepanjang bantaran Sungai Angke, sehingga konstruksi jalan harus mematuhi Garis Sempadan Sungai (GSS).
“Tadi kita jalan kaki sama-sama, masih ada beberapa titik yang harus kami selesaikan. Ada beberapa titik yang harus ada penguatan, ada cut and fill,” kata Dedie di Kayumanis, Selasa (21/7/2026).
Pemkot Bogor juga mempertimbangkan pembebasan lahan tambahan di beberapa titik untuk membuat geometri jalan lebih halus. “Kalau memang harus ada pembebasan lahan sedikit-sedikit, nanti dibantu Pak Sekda untuk segera menyelenggarakan proses pembebasan,” ujarnya.
Pengerjaan akses jalan ini menggunakan alokasi anggaran pemeliharaan rutin yang sebelumnya sudah masuk dalam perencanaan Pemkot Bogor. Langkah ini diambil agar proses percepatan tidak menunggu anggaran baru.
Untuk memperkuat konstruksi di tepi sungai, Pemkot melakukan pembetonan, pembangunan turap penahan tanah, serta pemasangan bronjong secara bertahap. “Insyaallah November paling tidak dari Jalan Soleh Iskandar sampai lokasi ini sudah bisa diakses dengan baik. Nanti sambil berjalan ada pembetonan, penguatan turap atau bronjong secara bertahap,” jelas Dedie.
Proyek PSEL Bogor Raya 2 merupakan skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemkot Bogor bertanggung jawab menyiapkan lahan dalam kondisi clear and clean, membangun akses jalan, mengurus perizinan, dan menjamin pasokan sampah.
Sementara itu, pembangunan fasilitas utama pembangkit listrik akan didanai oleh Danantara bersama investor swasta. PT PLN akan bertindak sebagai offtaker atau pembeli listrik yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah.
Proses pengadaan proyek ini melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.