Dapur MBG Purwakarta Sukatani Cijantung Setop Operasi, Ribuan Siswa Kembali Bawa Bekal dari Rumah

Penulis: Bayu Nugroho  •  Kamis, 05 November 2026 | 08:01:01 WIB
Dapur MBG di Purwakarta menghentikan operasional setelah saldo kas habis dan anggaran pusat belum cair.

PURWAKARTA — Keputusan penghentian operasional diambil setelah saldo kas dapur habis, sementara alokasi anggaran pusat tak kunjung masuk. Pihak sekolah langsung menginstruksikan orang tua murid menyiapkan makanan harian selama penyaluran bantuan terhenti.

Wali murid mengaku terbebani. Biaya makan anak yang semula ditanggung program kini harus ditambal dari kantong sendiri, di tengah tekanan ekonomi yang belum longgar.

Petani dan Peternak Lokal Kehilangan Pembeli Utama

Dampak tidak berhenti di meja makan siswa. Dapur SPPG dirancang menyerap komoditas segar dari petani dan peternak sekitar, sehingga penghentian produksi memutus rantai pembelian harian mereka.

Sayur, beras, dan telur hasil panen kini menumpuk di gudang. Tanpa pembeli rutin, komoditas itu terancam membusuk dan merugikan petani Purwakarta.

Bupati Purwakarta Saeful Bahri Binzein alias Om Zein sebelumnya mendorong seluruh dapur SPPG menyerap bahan pangan lokal. Sektor pertanian disebutnya sebagai pilar utama perekonomian daerah yang mencatat pertumbuhan 5,26 persen.

BGN Sebut Pelaporan Harian Jadi Penyebab Dana Tertahan

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan kendala anggaran berakar pada masalah sistem pelaporan. Pengelola dapur dinilai lalai menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian melalui portal Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional.

BGN mewajibkan pelaporan harian dalam SIPGN sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan negara sebelum mencairkan dana berikutnya. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat yang dilayani dapur dengan data SPS-2.

"Pengelola dapur yang menggunakan anggaran secara tidak disiplin juga mengalami risiko kehabisan dana operasional," kata Tysa dalam penjelasan tertulisnya.

6.097 SPPG di Seluruh Indonesia Kena Suspend

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengonfirmasi sanksi suspend kepada 6.097 SPPG se-Indonesia. Sanksi mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang disiplin pelaporan LPDH.

BGN mencatat langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran program telah mencapai nilai total Rp44 triliun. Tim BGN menarik dana Rp311,25 miliar dari 414 rekening SPPG yang terindikasi bermasalah atau fiktif.

Lembaga itu juga menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan dengan mengembalikan Rp160,37 miliar ke kas negara.

Penghentian Meluas ke Blitar, Bandung Barat, Demak, dan Brebes

Di Kota Blitar, Jawa Timur, 8 SPPG terhenti sehingga 15.000 penerima manfaat tidak terlayani. Kabupaten Bandung Barat mencatat 40 SPPG berhenti, Kabupaten Demak 30 SPPG, dan Kabupaten Brebes 31 SPPG.

Purwakarta sendiri mengoperasikan 140 SPPG untuk melayani kebutuhan gizi anak sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Sony Sonjaya menginstruksikan pengelola 140 dapur di Purwakarta mematuhi aturan pengolahan limbah, termasuk mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah secara efektif.

DPRD Soroti Pemotongan Dana Transfer Rp388 Miliar

Wakil Ketua II DPRD Purwakarta Luthfi Bamala menyoroti pemotongan dana transfer pusat senilai Rp388 miliar pada APBD 2026. Ia meminta Pemkab Purwakarta menghemat anggaran dan memprioritaskan belanja wajib masyarakat.

Om Zein merespons dengan menghapus belanja penunjang dinas demi mengamankan pelayanan dasar warga. Masyarakat kini menunggu kepastian pencairan dana agar dapur kembali beroperasi dan anak-anak mendapat gizi harian seperti semula.

Reporter: Bayu Nugroho
Sumber: harapanrakyat.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top