PLTN 2032 Dinilai Siap Teknologi, Tapi Operator dan Pembiayaan Belum Jelas

Penulis: Zulfikar Ahmad  •  Minggu, 08 November 2026 | 08:06:31 WIB
Seminar nasional di Jakarta membahas kesiapan teknologi PLTN 2032 yang dinilai sudah mumpuni.

JAWA BARAT — Indonesia sudah punya fondasi pengawasan nuklir yang diakui IAEA untuk membangun PLTN pada 2032, tetapi penetapan operator, skema pembiayaan, dan aturan ganti rugi kecelakaan masih kosong. BAPETEN menilai tiga hal itu justru menjadi penentu apakah target 2032 tercapai atau kembali menjadi wacana. Tanpa kejelasan itu, investor dan publik belum punya pegangan.

Dalam Seminar Nasional bertajuk "PLTN 2032: Siap Dibangun, Siap Dibiayai, Siap Diawasi?" di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Rabu (4/11), empat institusi berkumpul: BRIN, BAPETEN, Dewan Energi Nasional (DEN), dan Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI). Teknologi reaktor bukan lagi soal yang diperdebatkan. Reaktor riset sudah puluhan tahun beroperasi, tapak sudah dipetakan, dan pengelolaan limbah sudah tersedia.

Yang belum rampung justru keputusan-keputusan di luar laboratorium. Siapa yang akan mengoperasikan PLTN, dari mana uangnya, dan siapa yang menanggung kerugian jika terjadi kecelakaan nuklir. Tiga pertanyaan itu mendominasi diskusi, bukan soal desain reaktor.

Fondasi Pengawasan Sudah Diakui IAEA

Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN, Nur Syamsi Syam, menyatakan Indonesia sudah memiliki badan pengawas, kerangka hukum, dan sistem perizinan yang lengkap. Prosesnya mencakup evaluasi tapak, persetujuan desain, konstruksi, hingga pengoperasian.

Indonesia juga mengacu pada tiga tahapan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yaitu pertimbangan, persiapan, dan implementasi, serta 19 aspek infrastruktur. Aspek itu meliputi kebijakan, kelembagaan, lokasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, sampai kesiapsiagaan kedaruratan.

"Tapi beberapa aspek masih memerlukan penguatan, termasuk penetapan operator PLTN, pembiayaan, dan penyempurnaan ketentuan pertanggungjawaban kerugian nuklir," ujar Nur Syamsi.

Kekosongan itu berdampak berantai. Tanpa operator yang ditetapkan, tidak ada pihak yang bisa mengajukan izin, memilih teknologi, atau dimintai tanggung jawab. Tanpa skema pembiayaan yang jelas, investor menahan diri. Tanpa aturan liability yang tegas, kepercayaan publik sulit dibangun.

BAPETEN Ingin Berperan sebagai Pengungkit

Nur Syamsi menepis anggapan bahwa pengawas nuklir hanya bertugas melarang demi keselamatan. Menurutnya, BAPETEN juga berperan sebagai enabler agar pemanfaatan tenaga nuklir bisa berjalan di Indonesia.

"Badan pengawas tidak hanya menjaga safety, security dan safeguards, maupun liability, tetapi juga bagaimana menjadi enabler atau pengungkit supaya pemanfaatan tenaga nuklir ini dapat dilaksanakan di Indonesia," katanya.

Posisi itu penting karena pengawasan yang terlalu kaku bisa memperlambat proyek, sementara pengawasan yang longgar membahayakan keselamatan. BAPETEN menempatkan diri di antara keduanya.

Empat Pilar yang Harus Diperkuat Bersamaan

Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menyebut ada empat pilar strategis yang perlu dibenahi serentak: regulasi dan kelembagaan, SDM dan teknologi, rantai pasok domestik, serta pembiayaan dan model bisnis. Rantai pasok dalam negeri dinilai krusial agar Indonesia tidak selamanya bergantung pada penyedia teknologi dan komponen impor.

Pemilihan teknologi pun harus menyesuaikan karakteristik geografis Indonesia yang rawan gempa dan tersebar di kepulauan. Meniru desain negara lain tanpa penyesuaian berisiko menimbulkan masalah baru.

"Kebijakan yang tepat dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan PLTN di Indonesia. Dengan kesiapan yang matang, PLTN diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung transisi energi nasional," ujar Satya.

Satya juga mengingatkan bahwa survei yang menyebut publik mendukung PLTN belum cukup. Dukungan harus disertai pengukuran pengetahuan masyarakat. Dukungan tanpa pemahaman akan rapuh begitu muncul isu kecelakaan atau limbah.

Komitmen Pemerintah Dinilai Lebih Solid

Ketua Umum HIMNI, Prof. Djarot Sulistio Wisnubroto, menilai komitmen pemerintah saat ini jauh lebih kuat dibanding periode sebelumnya. Namun komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi penguatan kelembagaan pengawasan, kepastian tahapan pembangunan, dan perencanaan waktu yang realistis.

"PLTN membutuhkan komitmen jangka panjang. PLTN itu membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Untuk itu kegiatan PLTN itu harus bersifat terbuka," ujarnya.

Dari sisi ilmu pengetahuan, BRIN menegaskan energi nuklir bukan lagi opsi cadangan. Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN, Ratih Damayanti, menyebut nuklir sebagai enabler utama untuk mencapai net zero emission.

"Energi nuklir bukan lagi sekadar opsi alternatif, melainkan menjadi enabler utama untuk mencapai net zero emission," ujarnya.

Ratih merujuk tiga reaktor riset nasional sebagai bukti budaya keselamatan dalam negeri telah teruji secara internasional: Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy 30 MW di Serpong, Reaktor Triga 2000 di Bandung, dan Reaktor Kartini di Yogyakarta. Meski begitu, ia menekankan penyiapan SDM sebagai prioritas terbesar saat ini.

"Inovasi teknologi setinggi apa pun tidak akan berjalan tanpa SDM yang andal dan berkelanjutan. Penyiapan SDM adalah prioritas terbesar kita saat ini," tambah Ratih.

Dari sisi pengawas dan ilmuwan, peta jalan PLTN 2032 sudah tergambar. Yang belum terjawab adalah keputusan politik dan fiskal: siapa operatornya, siapa yang membiayai, dan siapa yang menanggung risiko. Selama tiga hal itu kosong, target 2032 masih bergantung pada langkah yang belum diambil.

Reporter: Zulfikar Ahmad
Sumber: dunia-energi.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top