JAWA BARAT — Pemerintah membatasi kewajiban penyusunan dokumen penetapan harga transfer (Transfer Pricing Document/TP Doc) bagi BPI Danantara dan seluruh BUMN hingga Tahun Pajak 2029 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026. Kebijakan ini mempersempit cakupan dokumentasi hanya pada transaksi langsung antar entitas dalam satu kelompok usaha, sehingga beban administrasi grup investasi negara tidak melebar ke seluruh rantai kepemilikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026 mengatur ulang peta kewajiban dokumentasi transfer pricing untuk kelompok usaha negara. Lewat Pasal 34, pemerintah memfokuskan kewajiban TP Doc pada transaksi yang terjadi langsung antara entitas dalam kelompok usaha, bukan seluruh transaksi afiliasi lintas lapisan perusahaan.
Bagi BPI Danantara, kewajiban menyusun TP Doc hanya berlaku atas transaksi dengan perusahaan induk investasi dan perusahaan induk operasional. Perusahaan induk investasi pun dibatasi pada transaksi dengan anak perusahaan yang berada langsung di bawah kelompok usahanya.
Bagaimana Perlakuan untuk Holding dan Anak Usaha BUMN
Perlakuan serupa berlaku bagi perusahaan induk kelompok usaha dan anak perusahaan BUMN di bawahnya. Pasal 34 ayat (6) PP 41/2026 menegaskan kewajiban TP Doc entitas tersebut dibatasi pada transaksi dengan anggota lain dalam kelompok usaha yang sama.
Artinya, rantai transaksi yang lebih jauh tidak lagi otomatis menambah kewajiban dokumentasi. Pembatasan ini menyasar struktur kepemilikan BUMN yang berlapis-lapis, dari holding investasi, holding operasional, hingga anak usaha di sektor masing-masing.
Prinsip Kewajaran Tetap Wajib, Laporan Transaksi Afiliasi Jalan Terus
Perlakuan khusus bukan berarti kewajiban substance ikut longgar. BPI Danantara dan seluruh kelompok usaha BUMN tetap harus menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam setiap transaksi afiliasi.
Seluruh transaksi afiliasi juga wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan TP Doc tetap berlaku bagi entitas yang memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023).
Dengan begitu, pemerintah memisahkan dua hal: kewajiban dokumentasi yang dipersempit, dan kewajiban pelaporan serta penerapan prinsip kewajaran yang tidak berubah.
Berlaku Surut sejak Tahun Pajak 2025
Ketentuan Pasal 34 PP 41/2026 berlaku surut terhadap kewajiban Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN untuk menyelenggarakan, menyimpan, atau menyampaikan TP Doc serta melaporkan transaksi afiliasi pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.
Perlakuan khusus ini berlaku sampai Tahun Pajak 2029. Setelah periode itu berakhir, BPI Danantara, perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, serta seluruh anak perusahaan BUMN kembali mengikuti ketentuan umum perpajakan dalam menyelenggarakan TP Doc sesuai PMK 172/2023.
Bagi direksi BUMN, aturan ini memberi kepastian jangka menengah atas ruang lingkup dokumentasi yang harus disiapkan. Sebelumnya, kewajiban TP Doc mengikuti cakupan transaksi afiliasi yang luas di seluruh kelompok usaha. Kini fokusnya menyempit ke transaksi langsung, sementara pengawasan kepatuhan tetap bersandar pada pelaporan SPT dan penerapan PKKU.