BOGOR — Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, secara terbuka mendukung proses hukum yang tengah berjalan di Kejari Kabupaten Bogor terkait dugaan korupsi di RSUD Bogor Utara. Ia menilai kasus ini harus diusut tuntas untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya tidak sedikit.
“Kami mendorong Kejari untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di RSUD Bogor Utara. Kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar, mencapai Rp9,1 miliar,” ujar Rudy dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).
Angka kerugian negara sebesar Rp9,1 miliar itu dinilai sangat signifikan, terutama jika dikaitkan dengan fungsi RSUD Bogor Utara sebagai rumah sakit daerah yang melayani warga. DPRD Kabupaten Bogor menekankan bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Rudy menambahkan, proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia berharap Kejari dapat bekerja profesional tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
DPRD Kabupaten Bogor berencana memanggil direksi RSUD Bogor Utara dan pihak terkait lainnya untuk dimintai klarifikasi. Langkah ini bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada dewan, khususnya terkait pengelolaan keuangan di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Jangan sampai ada upaya menghambat proses hukum. Jika perlu, kami akan membentuk panitia khusus untuk mendalami temuan awal,” tegas Rudy.
Hingga saat ini, Kejari Kabupaten Bogor masih melakukan penyidikan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di RSUD Bogor Utara. Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah tersangka atau barang bukti yang telah disita.
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran RSUD Bogor Utara merupakan salah satu fasilitas kesehatan rujukan di kawasan tersebut. Pengusutan tuntas diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik di sektor kesehatan.