JAWA BARAT — Dalam kunjungan kerja reses ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (22/7/2026), Meitri menegaskan bahwa kondisi pasokan energi secara umum memang sudah pulih. Namun, ia memperingatkan bahwa pengawasan distribusi energi bersubsidi justru harus diperketat, bukan dikendurkan.
"Sistem digital tidak boleh hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi harus mampu mendeteksi penyimpangan. Subsidi energi menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Karena itu, setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," tegas Meitri dalam pernyataannya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini secara spesifik menyoroti sistem barcode yang diterapkan BPH Migas. Ia menilai teknologi tersebut selama ini baru berfungsi sebagai alat pelaporan administratif, bukan sebagai alat pengawas yang bisa langsung mendeteksi kecurangan, seperti penjualan LPG 3 kg ke industri atau pengecer yang tidak seharusnya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri perwakilan BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT PLN. Meitri meminta ketiga lembaga itu berkoordinasi lebih ketat agar data digital yang masuk benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar evaluasi di lapangan.
Di sektor kelistrikan, Meitri meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan jaringan. Ia menyoroti insiden pemadaman listrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur. Menurutnya, gangguan teknis akibat lemahnya perawatan tidak boleh terulang.
"Apabila gangguan teknis tetap terjadi, waktu pemulihan harus jauh lebih cepat dan informasi kepada masyarakat wajib disampaikan secara transparan agar aktivitas ekonomi dan masyarakat tidak terhambat," ujarnya.
Meski mengkritik, Meitri tetap mengapresiasi langkah PLN yang terus meningkatkan rasio elektrifikasi melalui program pemasangan listrik gratis bagi keluarga kurang mampu di daerah terpencil.
Menanggapi wacana peralihan dari LPG 3 kilogram ke Compressed Natural Gas (CNG), Meitri meminta pemerintah tidak terburu-buru. Ia mengimbau masyarakat tidak khawatir, namun menekankan tiga syarat mutlak sebelum kebijakan dijalankan: sosialisasi komprehensif, kesiapan infrastruktur distribusi yang aman, serta jaminan harga energi tetap terjangkau bagi UMKM dan masyarakat kecil.
"Tujuan utama transisi energi adalah memperkuat kemandirian energi dan menciptakan efisiensi biaya bagi masyarakat, bukan justru mempersulit atau menambah beban. Pelayanan energi menyangkut kebutuhan dasar, sehingga negara harus hadir menjamin pasokan yang cukup, distribusi adil, harga terjangkau, dan layanan andal," pungkas Meitri.